1.506 Pekerjaan Non-Fisik Lolos Verifikasi Musrenbang

Surabaya, (DOC) – Setiap pembangunan harus melalui proses perencanaan yang matang. Salah satu tahapan yang wajib dilalui yakni musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Melalui musrenbang, pemerintah dapat mengetahui usulan dari masyarakat agar pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.

Dalam Permendagri 54/2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, intinya menginstruksikan tiap daerah melaksanakan musrenbang. Hasil musrenbang kemudian dijadikan bahan masukan penyusunan Rencana Kerja Pembanguan Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2014.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, usulan dari masyarakat hendaknya tidak hanya meliputi aspek pembangunan fisik saja. Menurutnya, pembangunan non-fisik seperti pelatihan, peningkatan SDM, penyediaan lapangan pekerjaan justru lebih penting. “Pembangunan yang sifatnya non-fisik itulah yang bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” paparnya saat membuka Musrenbang Kota Surabaya Tahun 2013 di Ruang Pola Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko), Rabu (27/3).

Sesuai dengan pernyataan wali kota, ternyata usulan pekerjaan non-fisik yang diajukan tahun ini lebih banyak ketimbang pekerjaan fisik. Dari total 3.177 usulan yang masuk, 1.643 diantaranya bersifat non-fisik. Dari jumlah tersebut 1.506 usulan dinyatakan lolos verifikasi.

Sedangkan usulan pekerjaan fisik berjumlah 1.543. Rinciannya, hanya 936 yang lolos verifikasi sementara sisanya 607 usulan terpaksa tidak bisa direalisasi lantaran tidak lolos verifikasi dalam forum SKPD.

Berdasarkan data dari Bappeko, usulan pekerjaan non-fisik tahun ini didominasi oleh pengadaan gerobak sampah, takakura dan tong komposter yakni sebanyak 380 usulan. Disusul di tempat kedua dan ketiga yaitu pengadaan permainan edukasi serta pembentukan taman bacaan masyarakat dan buku PAUD masing-masing 223 dan 159 usulan. Disamping itu, ada pula pelatihan otomotif, pengelolaan peternakan/perikanan, menjahit, kecantikan/penataan rambut, dan lain sebagainya.

Di sisi lain, dari total 936 usulan pekerjaan fisik, sebagian besar untuk pembuatan saluran batu kali (292 usulan). Masyarakat juga masih fokus terhadap perbaikan kualitas jalan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masukan terkait pavingisasi jalan sebanyak 253 usulan. Masih menurut data Bappeko, Sarana penerangan jalan umum (PJU) nampaknya mendapat cukup banyak perhatian dari warga. Setidaknya ada 192 usulan soal pemasangan PJU di sejumlah titik.

Wali Kota pada beberapa kesempatan memang sering mengungkapkan bahwa peningkatan kualitas manusia menjadi fokus utama pembangunan Kota Surabaya. Sebab, menurut mantan Kepala Bappeko itu, pembenahan sumber daya manusia menjadi senjata utama dalam menghadapi era globalisasi. Itulah yang mendasari mengapa pemkot memberi jaminan pendidikan gratis bagi warganya. Lansia terlantar dan anak jalanan juga tak luput dari perhatian pemkot. Mereka dirawat dan mendapat intervensi dari pemkot berupa pemberian makanan tambahan setiap harinya.

“Jadi sekarang tidak ada alasan lagi bagi anak yang tidak bersekolah di Surabaya. Bahkan pasca menempuh proses pendidikan kami masih bantu dengan penyediaan lapangan pekerjaan. Kalau ada anak tamatan SMA sederajat yang masih kesulitan pekerjaan, informasikan ke pemkot, nanti kami bantu. Jika mendesak, kami tawarkan bidang-bidang pekerjaan yang dibiayai dari APBD seperti jadi tenaga Satpol PP, Linmas, pemadam kebakaran, dan petugas dinas perhubungan,” ujar wali kota.

Pemkot melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) memang gethol mengintervensi masyarakat dalam kemudahan memperoleh lapangan kerja. Dari implementasi program Disnaker (2010-2012), dinas yang dipimpin Dwi Purnomo ini telah memberikan fasilitasi pelatihan wirausaha kepada 12.300 orang, pelatihan kompetensi kepada 4.676 orang serta pemagangan sebanyak 479 orang. Selain itu, Disnaker juga membantu penempatan 8.519 pencari kerja melalui bantuan sarpras usaha dan bursa kerja.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono menuturkan, untuk urusan pembangunan non-fisik, dirinya mengakui Surabaya bahkan sudah melampaui Propinsi dan Nasional. Terbukti dengan berbagai program pemkot di sektor pendidikan, kesehatan, serta penanganan anak jalanan dan lansia terlantar. Dikatakan Baktiono, Surabaya sudah menyediakan tempat yang nyaman bagi para lansia terlantar. Anggaran bantuan makanan pun juga sudah ditingkatkan yang sebelumnya Rp 4 ribu per porsi kini menjadi Rp 10 ribu per porsi.

Namun, di bidang pekerjaan fisik, menurut dia, kontrol dari pemkot harus lebih baik. Hal ini mengacu dari banyaknya aduan masyarakat soal proyek fisik yang belum memenuhi standar kualitas. “Kontrol harus lebih diperhatikan lagi oleh pemkot agar pembangunan bisa berjalan dengan baik. Utamanya masalah proyek fisik,” ucap politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu. (r4)