14 Ribu Warga Tak Miliki Jamban, Komisi D Minta Pemkot Penuhi

ilustrasi

Surabaya,(DOC) – Anggota Komisi D DPRD Surabaya Reni Astuti mengungkapkan, ada sekitar 14.000 warga Kota Pahlawan yang hingga sekarang tidak memiliki jamban layak.

Data ini dia peroleh dari Bappeko Surabaya saat rapat bersama Komisi D pada Rabu (1/11/2017) lalu.

Berangkat dari realita yang ada di pengujung tahun 2017 ini, kata Reni, Pemkot Surabaya akan terlebih dulu membangun 100 unit jamban bagi warga.

Biaya tiap unit jamban dialokasikan Rp3 juta dengan sumber pendanaan dari Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun anggaran 2017.

Reni menyebutkan, target pemkot adalah mewujudkan kota sehat dan ke depan menjadikan seluruh warga memiliki jamban. Tidak lagi menjadikan sungai sebagai septic tank raksasa atau bak untuk menampung air limbah yang digelontorkan dari water closed (WC) warga.

“Tahap awal 100 unit jamban dulu, didanai APBD Perubahan 2017. Tahun 2018 pastinya akan ditambah jumlah unit jamban yang akan dibangun,” kata Reni, kemarin.

Ketua Fraksi PKS DPRD Surabaya ini minta Pemkot memverifikasi kembali data jumlah warga yang belum memiliki jamban, apakah angka 14 ribu itu sudah riil.

Dalam melakukan verifikasi pemkot bisa menggandeng komunitas atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) peduli lingkungan. Setelah verifikasi, tambah Reni, pemkot wajib melakukan pemetaan atas hasil verifikasi.

“Hasil reses di daerah pemilihan saya, di salah satu RW ada 85 warga tidak punya septic tank. WC punya namun sungai sebagai septic tank-nya,” ungkap dia.

Keberadaan septic tank komunal (bersama), menurut Reni, juga perlu menjadi perhatian pemkot.

foto : Reni Astuti

Dia mengapresiasi upaya pemkot menindaklanjuti sekaligus memantapkan penghargaan kelas dunia yang diperoleh Kota Surabaya dengan banyak program, salah satunya jamban sehat.

Hanya, sebut Reni, ada sedikit permasalahan dalam penerapan program pembangunan jamban yang akan dilaksanakan. Yakni pemkot mengharuskan tanah lokasi pembangunan jamban harus hak milik atau sertifikat.

“Padahal warga yang belum punya jamban rata-rata tinggal di daerah aliran sungai (DAS) atau bantaran sungai,” jelasnya.

Reni tidak ingin pelaksanaan program jamban sehat tidak lancar, bahkan terhambat karena keharusan tanah yang menjadi lokasi pembangunan harus hak milik.

Dia juga berpesan agar pemkot perlu menentukan target program jamban sehat hingga keseluruhan warga memiliki jamban.

“Total berapa anggaran bersumber dari APBD yang harus dipersiapkan? Perlu berapa tahun anggaran? Bisa apa tidak perusahaan membantu melalui program corporate social responsibility (CSR),” kata Reni.

Bicara jamban, imbuh Reni, Intitut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya mempunyai konsep jamban sehat. Karena itu dia menyarankan agar pemkot menggandeng ITS, termasuk soal septic tank komunal.(adv)