Warga Ajukan Class Action Soal Penutupan Dolly

Tidak ada komentar 116 views

Surabaya,(DOC) – Majunya jadwal penutupan lokalisasi Surabaya, yang semula tanggal 19 Juni menjadi 18 Juni, memicu reaksi keras para pekerja seks komersial (PSK), mucikari dan warga sekitar lokalisasi Dolly dan Jarak, untuk mengajukan gugatan class action ke Pemkot Surabaya.
Saputro, Koordinator Gerakan Rakyat Bersatu (GRB), menyatakan warga sudah tidak percaya dengan janji-janji pemerintah yang akan memberi kompensasi jika warga sepakat dengan penutupan. Kelompok kontra penutupan Dolly ini, juga meyakini bahwa program pemkot tidak akan berjalan mulus. Terbukti dengan masih banyaknya PSK di Sememi dan lokalisasi lain yang ternyata masih beroperasi pasca pemkot menutupnya. “Kami sudah ada pemikiran untuk class action. Tinggal waktunya saja. Kalau nanti ada surat edaran penutupan atau semacamnya dari pemkot, maka kami akan ajukan gugatan itu. Ibaratnya, kami menunggu serangan dulu, baru kami akan balas menyerang,” katanya, Selasa(3/6/2014).
Saputro menambahkan, Warga sekitar Dolly kini sudah mulai melakukan perlawanan atas tindakan-tindakan meresahkan yang sengaja dilakukan sejumlah petugas keamanan, seperti operasi Yustisi KTP di Jalan pertigaan Girilaya, Sabtu(31/5/2014) lalu, yang dibubarkan warga Putat Jaya. “Kami akan terus melakukan perlawanan. Rencananya kami juga akan menggelar aksi lagi. Tapi masih belum kami sampaikan sekarang,” paparnya.
Terpisah, hasil pertemuan antara Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini dengan Menteri Sosial (Mensos) Salim Segaf Al Jufri pada Senin (2/6/2014) kemarin, khusus untuk program penutupan Dolly dan Jarak Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kementrian Sosial akan mengucurkan dana sekitar Rp 8 miliar.
Dana itu akan dibagikan kepada 1.400 PSK untuk modal alih profesi. Rinciannya pemberian dana untuk masing-masing PSK yaitu Rp 3 Juta untuk modal usaha, Rp250.000 untuk transportasi pulang kampung, dan Rp20.000 per-hari selama tiga bulan untuk biayai hidup. “Sikap Walikota yang memajukan penutupan Dolly menjadi 18 Juni itu bentuk sikap tidak konsisten. Soal kompensasi juga merasa itu bohong semua. Kami tetap menolak penutupan,” ujar Sunardi anggota Front Pekerja Lokalisasi (FPL), salah satu kelompok kontra penutupan lokalisasi.(lh/r7)