2 Partai Nonkursi Hadang Pencalonan Khofifah

Tidak ada komentar 103 views

Surabaya,(DOC) – Pasangan Cagub dan Cawagub, Khofifah Indar Parawansa – Herman S Sumawiredja terancam gagal mengikuti Pilgub Jatim, pada 20 Agustus 2013 mendatang. Hal ini dikarenakan, dua partai politik (parpol) pendukungnya, memiliki 2 dukungan ke masing-masing calon.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur baru bisa memutuskan keabsahan dukungan dari dua partai non parlemen ini, pada tanggal 23 Juni 2013 mendatang, setelah melakukan vervikasi faktual. Dualisme dukungan itu dilakukan oleh Partai Kedaulatan (PK) dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI). Keduanya mempunyai nama kepengurusan yang berbeda.
Saat pasangan Khofifah-Herman mendaftar ke KPU Jawa Timur pada 14 Mei lalu, kedua partai tersebut ikut mendaftar sebagai partai pendukung. Namun saat pasangan incumbent Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) mendaftar ke KPU, Minggu(19/5/2013), Kedua partai nonkursi yang tergabung dalam Aliansi Partai Non Parlemen (APNP) itu, juga kembali ikut mendaftar, bersama 10 partai yang duduk di kursi parlemen dan 20 partai nonkursi.
Ketua KPU Jawa Timur, Andry Dewanto Ahmad mengatakan, sesuai P-KPU No.9/2013 dan peraturan KPU Jawa Timur No.8/2013, jika satu parpol, atas nama pengurus yang sama mendaftarkan dua pasangan calon, maka yang diakui adalah yang pertama kali mendaftar. Namun jika susunan kepengurusan satu parpol itu berbeda, lalu masing-masing mendaftarkan pasangan calon, maka untuk menentukan mana yang sah, KPU Jawa Timur akan melakukan verifikasi ke DPP partai tersebut. “KPU masih harus melalui beberapa tahapan untuk memutuskan dukungan mana yang sah atau tidak. Karena yang tercantum di sini, namanya berbeda dengan nama pengurus Parpol yang ikut mengusung Khofifah-Herman, maka pendaftaran ini kami terima saja,” terang Andry di Kantornya.
Lanjut dia, untuk keabsahan dukungan, selain melakukan verifikasi ke DPP PK maupun DPP PPNUI, KPU juga akan menelusuri jajaran kepengurusannya yang tercatat dan diakui oleh Kemenkum HAM. Memang sebelumnya, Khofifah saat mendaftar ke KPU Jatim, sudah memenuhi syarat dukungan yang ditetapkan KPU yaitu 15,55 persen suara sah. Rinciannya, PKB dengan 12,26 persen, PKPB 1,48 persen, PKPI sebesar 0,87 persen, PK 0,50 persen, PMB 0,21 persen, dan PPNUI 0,24 persen. Rekomendasi Dukungan DPD PK Jawa Timur untuk pasangan Khofifah-Herman, ditandatangani Ketua DPD PK Jawa Timur, atas nama Ahmad Isa Noercahyo ketua dan Moh Rosyadi sebagai Sekretaris DPD PK Jawa Timur. Sedangkan untuk DPW PPNUI Jawa Timur ditandatangani oleh Ma’shum Zen ketua dan Budi Chidmadi sekretaris.
Ditempat terpisah, Bacawagub Herman S Sumawireja mengaku sudah mengetahui adanya dukungan ganda dari parpol pengusungnya di Pilgub Jawa Timur 2013 nanti. Namun pihaknya tetap optimis, bahwa pengurus PK yang sah, adalah yang mendukung Khofifah-Herman. Alasannya, surat rekomendasi PK yang diberikan kepada pasangan KarSa itu, sudah diberhentikan per-Januari 2013 lalu. “Saya sudah ketemu langsung dengan Ketum DPP PK, Deny di Jakarta. Beliau juga membenarkan SK yang diberikan kepada KarSa itu lama dan sudah tidak berlaku lagi,” jelasnya.
Herman juga mengkritisi sikap KPU Jawa Timur yang dianggap menerapkan standart ganda. Hal ini terbukti, saat PPN ikut mendaftarkan dukungannya untuk Khofifah-Herman, ditolak KPU karena dukungan yang diberikan itu, hanya ditandatangani sekretaris PPN saja. hal ini berbeda dengan Partai Patriot yang diberi kelonggaran mendukung Karsa Jilid II, dengan memberikan dukungan yang hanya ditandatangani oleh ketua tanpa sekretaris. Bahkan saat menyerahkannya, KPU memberi kebebasan waktu hingga jam 00.00 WIB. “Kenapa KPU Jatim seperti itu? saya berharap KPU Jatim masih memiliki integritas yang baik dan semua calon dilayani dengan sama,” pungkas mantan Kapolda Jawa Timur itu.
Berkurangnya dukungan pasangan Khofifah Herman, jelas sangat menguntungkan pasangan Karsa Jilid II, yang kini mengantongi 32 partai pendukung. Partai pendukung Karsa Jilid 2, yaitu 10 partai di parlemen antara lain: Partai Demokrat (22 kursi), Golkar (11 kursi), Gerindra (8 kursi), PKS (7 kursi), PAN (7 kursi), PKNU (5 kursi), Hanura (4 kursi), PPP (4 kursi), PBR (1 kursi) dan PDS (1 kursi). Sedangkan sisanya partai nonparleman, yaitu: Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Nasional Indonesia (PNI) Marhaenisme, Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI), Partai Kedaulatan (PK), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Buruh, Partai Merdeka, Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Serikat Indonesia (PSI), Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Republika Nusantara, Partai Persatuan Nasional (PPN), Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI), Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Barisan Nasional (Barnas), Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB), Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI), Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Pelopor dan Partai Patriot.(MC/r7)