2500 Guru PNS SMA Terancam Tak Digaji Minggu Ini, Deadline Penyerahan P3D Dikmen

Surabaya,(DOC) – Pemerintah Kota Surabaya harus segera melakukan penyerahan personel pendanaan prasarana dan dokumen (P3D) untuk pendidikan menengah (dikmen) ke pemerintah provinsi minggu ini. Pasalnya deadline untuk penyerahan P3D dikmen menurut UU No 23 Tahun 2016 adalah 2 Oktober 2016. Jika tidak kunjung diserahkan maka sebanyak 2500 tenaga guru PNS di Kota Surabaya terancam tidak bisa dapat gaji untuk bulan Oktober. Hal ini karena untuk urusan gaji mulai bulan depan sudah bukan urusan pemkot Surabaya lagi.

Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Reni Astuti mengatakan, sebagaimana amanah undang undang tersebut semua aset tak bergerak maupun bergerak lengkap dengan tenaga guru harus diserahkan ke Pemprov. “Harus diserahkan dulu dalam bentuk berita acara, untuk menyelamatkan guru PNS tersebut. Karena terhitung mulai bulan depan gaji mereka sudah ditangani Pemprov, jadi penyerahannya harus dilakukan dulu, kalau nggak mereka bisa nggak gajian,” kata Reni, Selasa(27/9/2016). Sebab memang gaji PNS ditangani pemerintah pusat, namun pusat tetap meminta data ke pemerintah provinsi jika belum diserahkan maka mereka tidak punya data hingga resikonya gajinya jadi hangus.

Menurut Reni pemkot memang saat ini sedang menyusun berkas P3D tersebut. Namun nantinya yang diserahkan adalah berkas P3D kecuali soal pendanaan. Sebab sampai akhir tahun 2017 pendanaan untuk dikmen tetap masih masuk dalam anggaran belanja pemkot. Mulai dari Bopda dan anggaran dikmen. Yaitu untuk anggaran BOPDA ada anggaran sebesar Rp 205 miliar. Dan untuk anggaran dikmen di anggaran belanja Rp 231 miliar. Untuk Bopda tersebut termasuk untuk menggaji tenaga outsourcing dan juga guru tidak tetap. Namun jika tahun anggaran 2016 sudah habis maka kewenangan pembiayaan dikmen seluruhnya akan ditanggung oleh pemerintah provinnsi.

Memang saat ini pemkot sedang mengajukan gugatan untuk pengelolaan dikmen ke Mahkamah Konsitusi. Namun sampai saat ini keputusan hasil gugatan masih belum keluar. “Yang penting diserahkan dulu P3D nya ke pemprov, kalau ada perubahan setelah gugatan keluar maka bisa dirubah. Yang dikhawatirkan kalau nggak diserahkan minggu ini resikonya besar, gaji tenaga guru sekitar 2500 orang itu bisa hangus lho,” imbuh politisi PKS ini.

Lebih lanjut berdasarkan info yang didapatkan oleh Reni dari kepala sekolah, nantinya untuk pembiayaan pemprov akan mengeluarkan peraturan gubernur. Menurut prediksi dari Rebi, justru dengan pergub yang akan dikeluarkan itu akan ada aturan untuk pembiayaan di sekolah dikmen. Sebab dalam aturan itu memang dibolehkan bahwa sumber dana operasional dari lembaga pendidikan bisa disumberkan dari anggaran belanja daerah atau bisa juga dari masyarakat.

“Prediksi saya nanti akan berubah dari pengelolaan pemkot ke pemprov itu akan dikenakan biaya jdi nggak gratis lagi. Ini yang kita khawatirkan. Seharusnya minimal sama lah ya dengan sekarang jangan sampai ada pengurangan kualitas,” ujar Reni. Termasuk untuk guru, fasilitas yang dirasakan oleh guru setidaknya tidak ada perubahan apalagi berkurang. Justru kalau bisa harus bertambah, fasilitas tunjangan gaji, dan fasilitas belajar mengajarnya.

Selain penyerahan P3D dikmen, deadline penyerahan P3D ini juga berlaku untuk pengelolaan terminal tipe a ke pemerintah pusat dan terminal tipe b ke pemerintah provinsi. Selain itu juga bakesbang linmas untuk diserahkan ke pemerintah pusat. Jika tidak diserahkan maka akan berimbas pada gaji untuk PNS tersebut. “Kalau Bakesbang Linmas sekarang masih kita konsultasikan ke pusat, kita inginnya bakesbanglinmas pegawainya tetap dikelola pemkot. Sebab kita sudah sangat kekurangan pegawai,” tutur Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Pemkot Ifron Hadi.

Hal ini karena pemkot sudah kekurangan banyak pegawai atas berlakunya UU No 23 tahun 2016. Salah satunya adalah tenaga guru yang cukup membuat tenaga pemkot berkurang besar. Dari jumlah 22 ribu tenaga pemkot saat ini tinggal 18 ribu saja. Jumlah itu kalau dikurangi dengan junlah tenaga terminal yang diserahkan ke pemprov maka jumlah pegawai pemkot akan hanya tinggal 12 ribu. Jika sampai dikurnangi maka akan berat bagi pemkot.

“Sebab jumlah pegawai ini sangat krusial. Sementara jumlah anggaran pemkot yang terus bertambah. Maka akan keberatan jika pegawainya semakin berkurang,” imbuh Ifron. Padahal di sisi lain, pemkot kena moratorium sehingga tidak boleh mengangkat pegawai baru. Sejingga akan ada kekurangan pegawai bedar besaran di tubuh pemkot.

“Makanya kita ke depan akan berupaya untuk melakukan mengalihkan pengupayakan tenaga manusia menjadibtenaga elektronik. Makanya sistem e goverment akan lebih dicanangkan,” pungkas Ifron. Pihaknya kini mengaku tengah menunggu hasil konsultasi dengan kementerian dalam negeri untuk pegawai Bakesbanglinmas.(fm/r7)