3 Lurah Ditahan Karena Terlibat Kasus Prona, Wali Kota Minta Penangguhan Penahanan

Surabaya,(DOC) – Terhitung hingga saat ini sudah tercatat tiga Lurah di Surabaya yang dimedaengkan akibat terjerat perkara pungutan liar (Pungli) Program Nasional Agraria (Prona).

Ketiga Lurah tersebut yakni, Lurah Penjaringansari, Lurah Dukuh Setro dan Lurah Tanah Kali Kedinding. Ditahannya Mudjianto, Lurah Tanah Kali Kedinding ini, seakan menampar Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya atas bertambahnya daftar pejabat yang terlibat kasus Pungli.

Hal ini terbukti dengan upaya yang tengah dilakukan oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, yakni melayangkan surat permohonan penangguhan penahanan pada lurah yang masih aktif bertugas tersebut.

Tindakan orang nomer satu dilingkungan Pemkot Surabaya ini, diduga lantaran penetapan tersangka yang dilakukan oleh Polres KP3, terkesan tak manusiawi, yaitu dengan meng-ekspos tersangka (Mudjianto) di depan public dengan mengenakan penutup kepala, seraya tersangka telah melakukan tindakan kriminal berat.

“Bu Wali hanya membuat surat. Yang isinya mengajukan penangguhan penahanan atas lurah tersebut. Meminta agar tidak ditahan karena masih aktif menjabat dan bukan karena itu,” ujar Kepala Bagian Hukum, Ira Tursilowati saat dikonfirmasi di Gedung DPRD Kota Surabaya, Jumat (5/5/2017) sore.

Ia menyebut saat ini lurah itu masih aktif dan dibutuhkan masyarakat. Apabila ditahan maka akan mengganggu pelayanan ke warga.

“Beliau kan PNS dan pak lurah itu kan pro-aktif melakukan pelayanan di masyarakat. Jadi bu Wali ingin agar ditangguhkan dulu,” imbuhnya.

Ira menjelaskan, urusan Prona, sebenarnya pemerintah kota tidak turut campur. Mengingat pengurusan sertifikasi bidang tanah dalam proyek Prona, dibentuk langsung di masing-masing kelurahan setempat. Untuk itu, menurut Ira, lurah Tanah Kali Kedinding belum di non-jobkan atau dikenakan sanksi adminitratif, menunggu keputusan inkracht (berkekuatan hukum tetap) di pengadilan.

“Kita berharap kasus ini tidak meluas dan melibatkan PNS lain di Surabaya. Jangan sampai terjadi,” tambahnya.

Ditahun mendatang, Pemkot turut menggapai usulan DPRD Kota Surabaya yang mengajukan adanya program Prona dengan dana APBD. Saat ini kajian atas rencana kebijakan tersebut, masih dikerjakan.

“Masih kita kaji. Kalau pakai APBD dalam pengurusan Prona itu sesuai aturan atau tidak,” pungkasnya.(rob7)