3 Pimpinan Dewan Dan Kadis PU Mojokerto Ditetapkan Tersangka Suap Hibah PENS

Jakarta,(DOC) – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan menyatakan bahwa KPK telah menetapkan empat orang tersangka dalam operasi tangkap tangan(OTT) di Kota Mojokerto, Jawa Timur, Sabtu(17/6/2017) dini hari.

“Dari enam orang yang diamankan KPK, empat diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Basaria dalam keterangan persnya di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu(17/6/2017).

Menurut Basaria, Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Pemkot Mojokerto, Wiwiet Febryanto ditetapkan sebagai tersangka selaku pemberi suap.

Sementara untuk penerima suap, KPK menetapkan tiga orang, yakni Ketua DPRD Kota Mojokerto (FPDIP) Purnomo, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto (FKB), Abdullah Fanani dan Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto (FPAN) Umar Faruq.

“Dua orang lainnya yang turut diamankan saat OTT KPK karena menjadi perantara suap, H dan T, sekarang statusnya masih saksi,” imbuhnya.

Tim penyidik KPK, saat OTT digelar, mengamankan uang total Rp 470 juta dari para tersangka.  Basaria menjelaskan, suap dalam kasus ini dilakukan agar DPRD Kota Mojokerto menyetujui pengalihan anggaran dari anggaran hibah Politeknik Elektronik Negeri Surabaya (PENS) menjadi anggaran program penataan lingkungan pada Dinas PUPR Kota Mojokerto Tahun 2017 senilai Rp 13 Miliar.

“Pemberi suap dijerat pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20001 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Penerima suap dijerat dengan pasal 12 huruf a atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20001 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” pungkasnya. (wat/komp/r7)