Seniman Dan Budayawan Protes Wali Kota

Tidak ada komentar 21 views

Surabaya,(DOC) – Sejumlah seniman, budayawan dan para aktivis Ormas mendatangi Balaikota Surabaya untuk melayangkan surat somasi ke Wali kota Tri Rismaharini bernomor: 61/SOM-OS/DKS/XII/2017 tentang teguran hukum kepada Pemerintah Kota Surabaya, terkait pembongkaran Masjid Assakinah yang berimbas pada kegiatan para seniman dikomplek Balai Pemuda.

“Kami mewakili dari tim kuasa hukum Dewan Kesenian Surabaya (DKS), dan Komunitas Bambu Runcing Surabaya (KBRS), menyampaikan surat somasi kepada Ibu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini,” kata kuasa hukumnya, Okky Firmansyah, di depan Kantor Wali kota, Kamis(7/12/2017).

Surat ini juga ditujukan kepada dua instansi di bawah Pemerintah Kota Surabaya, yakni Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang(DPR-CKTR) dan  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata(Disbudpar) kota Surabaya.

“Dua dinas ini telah memberikan surat untuk mengusir DKS dan BMS dari komplek kawasan cagar budaya Balai Pemuda, ini perbuatan melanggar hukum,” tandasnya.

Ia menjelaskan, para seniman dan budayawan menilai, Pemkot dan jajarannya telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan tidak berdasar pada pelaku pemajuan kebudayan, seperti yang diatur dalam Undang Undang RI Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, pasal 5 poin G yang berbunyi; “Objek pemajuan kebudayaan meliputi: G. Seni.”

Upaya pelanggaran hukum itu terlihat dari dua surat yang dilayangkan dua dinas sebelumnya kepada DKS dan BMS yang berkantor dan melakukan kegiatan kesenian di komplek Balai Pemuda.

Surat pertama tanggal 15 November, Nomor: 641.6/6514/436.7.19/2017 oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Widodo Suryantoro dan surat kedua tertanggal 7 November, Nomor: 641.6/28310/436.7.5/2017 oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang, Eric Cahyadi.

“Surat tersebut ditujukan kepada Walikota. Sifatnya kalau tidak dibalas selama tiga hari akan kami gugat, secara perdata akan kami pidanakan,” kata Okky.

Tembusan surat ini  juga dikirmkan kepada Presiden, Menteri Hukum dan HAM, Kapolri, Komnas HAM, Gubernur Jatim, Kapolda, Kapolres, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Negeri dan juga Menteri Dalam negeri.

Sementara itu massa sempat di temui oleh Kepala Bagian Hukum Pemkot Surabaya, Ira Tursilowati yang menyatakan, aspirasi para seniman dan aktivis ormas ini akan dikoordinasikan terlebih dulu.

“Kami terima suratnya dan segera kami koordinasikan untuk ditindak lanjuti,” kata Ira.(rob/r7)