43 Persen Aset Pemkot Tak Bersertifikat

Tidak ada komentar 145 views

Surabaya,(DOC) – Upaya keras pemerintah kota (pemkot) Surabaya memagari sejumlah asetnya hingga saat masih menemui banyak hambatan. Salah satunya, minimnya penunjuk batas dan alas hak.
Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Surabaya Djumadji mengatakan hambatan lainnya persyaratan sertifikat disamakan dengan syarat sertifikat untuk tanah atau bangunan pada umumnya.
Djumadi mencontohkan proses sertifikat sekolah. Menurutnya, pengukuran batas kanan-kiri harus ada persetujuan dari pemilik tanah yang dianggapnya susah. Selain itu, kepala sekolah juga tidak bisa menunjukkan batas tanahnya.
“Hanya 57 persen yang berhasil kita sertifikat, namun jumlahnya berapa saya tidak hafal,” ujarnya saat ditemui di DPRD Surabaya, Rabu (6/11/2013).
Menurutnya, untuk merampungkan sertifikat aset membutuhkan waktu yang cukup lama, antara dua hingga tahun bahkan bisa lebih. Pasalnya, DPBT Surabaya tidak menyediakan tenaga khusus.
Dia mengaku, sejumlah aset besar pemkot seperti lapangan golf A Yani sebentar lagi akan disertifikatkan. Tujuannya supaya aset tersebut tidak jatuh kepada tangan swasta seperti aset pemkot yang diambil swasta.
Meski begitu, aset yang bersertifikat tidak memiliki jaminan tidak diambil pihak swasta. Pasalnya, beberapa kejadian seperti Kantor Kelurahan Tambak Osowilangon sudah bersertifikat, tapi kalah dalam sidang di pengadilan. Gelora Pancasila juga mengalami nasib serupa.
“Sudah ada sertifikat kita tapi kita dikalahkan di pengadilan,” jelasnya.
Sementara itu, Kabag Hukum Pemkot Surabaya Maria Theresia Ekawati Rahayu menjelaskan sertifikat sebagai salah satu cara untuk memagari aset. Menurutnya banyak cara yang bisa dilakukan.
“Sertifikat salah satu pengamanan, ada banyak cara, misal diberi nama, dipagari, namun sertifikat lebih bagus,” jelasnya singkat. (az/r7)