5 Fraksi Sepakat Tolak Tipping Fee TPA Benowo

Tidak ada komentar 198 views

Para pemulung mengais sampah di TPA Benowo, Surabaya. Volume sampah di TPA tersebut dinilai mampu untuk dijadikan PLTSa

Surabaya,(DOC) – Tipping Fee pengelolaan sampah TPA Benowo yang setiap tahunnya naik puluhan miliar rupiah, harus di anulir.
Permintaan ini disampaikan oleh Sejumlah Fraksi di DPRD Surabaya, yaitu Demokrat, FKB. Golkar, APKINDO dan PKS yang meminta perjanjian kerjasama pengelolaan sampah TPA Benowo antara Pemkot dan PT Sumber Organik(SO) di buat ulang, agar beban APBD tidak semakin bertambah.
Masduqi Thoha Anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa menjelaskan, rakyat Surabaya seakan terjerat PT SO selama 20 tahun dengan harus membayar dana Tipping Fee yang setiap tahunnya dipaksa naik puluhan milliar rupiah.
“Klausul yang di tetapkan dalam perjanjian kerjasama itu, juga hanya di tetapkan oleh Wisnu Sakti Buana dan Wisnu Wardhana tanpa melalui sidang Paripurna, ini harus dibatalkan”,ucap Masduqi,Selasa(1/10/2013).
Ia menjelaskan, Sejak tahun 2012 lalu, Pemkot telah membayar dana Rp. 44 milliar ke PT SO, dan sekarang nilainya naik menjadi Rp. 54 milliar. ”Kita hanya dipaksa untuk menyetujui kenaikan dana pembayaran tipping fee, tanpa pernah membahasnya,” tegasnya.
Terpisah Reni Astuti Anggota Fraksi Keadilan sejahtera mengungkapkan sekarang Pemkot sudah membayar Rp. 31 milliar ke PT SO, dan akhir tahun 2013, pembayaran Tipping fee akan lunas hingga Rp.54 milliar.
Menurut Reny, Uang rakyat untuk tipping fee ini benar – benar tidak bermanfaat karena selama ini PT SO belum melakukan pengelolaan sampah menjadi gas maupun tenaga listrik. Malah pihaknya berpendapat, bahwa tipping Fee TPA Benowo ini, hanya untuk proyek bagi bagi saja. “Buktinya sangat jelas, yaitu bentuk perjanjian antara PT SO dengan Pemkot yang tidak lazim untuk digunakan sebagai landasan hukum mengeluarkan dana tipping fee TPA Benowo”,Jelasnya.
Sementara itu Edi Budi Prabowo Anggota Fraksi Golkar juga menyampaikan hal sama atas isi perjanjian kerjasama yang dianggap cacat hukum. Menurut Edi Embun panggilan akrabnya, Kewajiban Pemkot harus dipenuhi, sedangkan pihak Investor belum juga memenuhinya sama sekali. Bahkan pengelolaan sampah yang akan menghasilkan gas dan listrik juga tidak disebutkan mau disetorkan kemana. “Sampai sekarang sampah hanya di tumpuk untuk pupuk, tapi hasilnya apa, tidak ada laporan. Kalopun pupuknya laku di jual, maka uangnya akan disetorkan kemana?, tidak jelas dalam klausul perjanjian,”urainya.(r7)