5,9 Juta Warga Terancam Kehilangan Hak Pilih di Pemilu

Surabaya,(DOC) – Daftar Potensial Penduduk Pemilih Pemilu (DP4) Pilgub Jatim 2013 mendatang terancam amburadul. Pasalnya, hingga kini ada 5,9 juta penduduk Jatim belum masuk dalam perekaman program e-KTP yang dilakukan di 38 kabupatn/kota di Jatim, yang digelar mulai 2011 hingga Oktober 2012 ini.

Dengan demikian, hak pilih penduduk Jatim pun terancam hilang. Berdasar data dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jatim, dari 30.700.685 orang wajib ber-e-KTP, ternyata ditemukan 5,9 juta wajib KTP fiktif alias tidak diketahui keberadaanya.

Rinciannya, 2 juta wajib KTP fiktif ditemukan dalam pelaksanaan e-KTP tahap pertama di 12 kabupaten/kota yang rampung April 2012. Sedangkan 3,9 juta wajib e-KTP fiktif, didapati ketika pelaksanaan e-KTP tahap kedua di 26 kabupaten/kota yang rampung Oktober 2012 ini.

Kondisi ini mendapat perhatian serius dari DPRD Jatim. Ketua Komisi A, Sabron Djamil Pasaribu mewanti-wanti Pemprop Jatim tidak gegabah menggunakan data e-KTP sebagai dasar DP4 dan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sebab, dampaknya akan ada jutaan penduduk Jatim yang tak bisa menggunakan hak pilihnya pada Pilgub Jatim mendatang.

“Sebelum digunakan sebagai DP4 dan DPT Pilgub, perekaman e-KTP harus dilakukan secara maksimal,” tegas Sabron.

Sementara, Kadisnakertransduk Jatim Hary Soegiri mengaku jumlah wajib e-KTP yang belum terekam hingga 31 Oktober 2012, tinggal 4,4 juta orang. Sedangkan data per 14 Oktober lalu masih tercatat sebanyak 5,9 juta orang.

Diakui Hary, ada perbedaan cukup mencolok antara jumlah penduduk dari data base kependudukan dengan data dari BPS (Badan Pusat Statistik). Berdasarkan data base kependudukan, jumlah penduduk Jatim mencapai 41 juta. Sedangkan menurut data BPS, jumlah penduduk Jatim 37,5 juta. “Kalau dikalkulasi antara data dari kependudukan dengan BPS, ketemunya hampir sama, kalau ditambah jumlah penduduk yang belum terekam e-KTP,” dalihnya.

Ia juga menegaskan, data e-KTP nantinya akan digunakan sebagai DP4 pada pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) 2014. Pasalnya, sudah ada perjanjian khusus antara Mendagri dengan KPU bahwa data perekaman e-KTP akan dijadikan sebagai DP4 dan DPT pada Pileg dan Pilpres. (r12/r4)