600 Rumah Milik Warga di Bongkar Paksa PT KAI

Tidak ada komentar 137 views

Surabaya,(DOC)PT. Kereta Api Indonesia (KAI) kembali menertibkan bangunan yang berada di sekitar bantaran rel di kawasan Pacar Keling, Kelurahan Pacar Keling, Kecamatan Tambak Sari, Surabaya. Sebanyak 600 rumah dibongkar secara paksa oleh PT.KAI yang menganggap bahwa tanah tersebut adalah aset milik PT.KAI.

Namun usaha pembongkaran yang dilakukan PT.KAI mendapat sejumlah perlawanan dari warga. Pasalnya, masyarakat beranggapan bahwa pembongkaran tersebut tidak mempunyai dasar apapun. Sehingga, masyarakat yang sudah menempati rumah sejak puluhan tahun tersebut tidak melepaskan begitu saja.

Ketua Aliansi Penghuni Rumah Negara (APRN), Ahmad Sapi’i mengeluhkan sikap arogan petugas PT.KAI yang melakukan pembongkaran secara paksa tanpa ada sosialisasi yang dilakukan oleh PT.KAI terhadap warga. Bahkan, PT.KAI mengerahkan sejumlah personil dari  TNI Angkatan Laut (AL)  dan TNI Angkatan Darat (AD) untuk pembongkaran paksa ini.

“Kami datang kesini (gedung dewan) ingin mengklaim PT KAI yang membongkar secara paksa rumah kami dan sewenang – wenang. Apakah PT. KAI mempunyai dasar hukum untuk melakukan pembongkaran ini. Kalau tidak ada ya jangan bongkar seenaknya,” tegasnya, Senin (29/9/2014).

Ahmad menyatakan, padahal dirinya beserta masyarakat sekitar sudah menempati rumah itu sejak lama, bahkan sejak jaman kemerdekaan. Tetapi tanpa ada sosilaisasi terlebih dahulu yang dilakukan oleh PT.KAI kepada masyarakat, tiba – tiba PT.KAI membongkar secara paksa rumah tersebut.

“Sekali lagi saya tegaskan, apakah PT.KAI mempunyai dasar hukum melakukan pembongkaran ini. Padahal rumah ini sudah kami rawat sejak lama, bahkan bangunan  infrastrukturnya kami perbaiki sampai jadi luar biasa, tapi malah dibongkar, kami ingin kejelasan dari PT.KAI,” kesalnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Masduki Toha menyatakan sikap kecewa kepada pihak PT.KAI yang tidak hadir dalam undangan dengar pendapat (hearing) yang dilakukan di gedung DPRD di Jl. Yos Sudarso tersebut. Sebab menurutnya, hal ini sangat urgen untuk dibahas.

“Saya kecewa sebagai pimpinan DPRD Surabaya. Kenapa pihak PT.KAI tidak hadir dalam undangan yang kami kirimkan. Dengan alasan undangan sangat mepet sekali, padahal undangan itu sudah dikirim sejak hari kamis lalu, tapi alasanya terlalu mepet,” sesalnya.

Politisi asal fraksi PKB ini berharap, aparat tidak main paksa untuk melakukan pembongkaran yang dilakukan oleh PT.KAI. “Pasti ada solusi yang terbaik tanpa ada kekerasan. Dalam minggu ini kita akan undang kembali PT.KAI untuk hadir dalam hearing yang akan datang,” imbuhnya.(gn/r7)