65 Warga Sekitar Box Culvert Tak Dapat Ganti Rugi

Surabaya,(DOC) – Pembayaran ganti rugi pembebasan lahan yang bermasalah nampaknya tidak menimpa warga sekitar Middle East Ring Road(MERR) II C, namun ternyata juga dirasakan oleh warga Sukomanunggal yang sebagian lahannya terkena proyek pembangunan box culvert Banyu Urip Surabaya. Sebanyak 65 warga sekitar lokasi proyek, hingga kini belum menerima pembayaran ganti rugi lahan terdampak sejak 2009 lalu.

Masalah Ini terbongkar, setelah belasan warga Sukomanunggal mendatangi kantor DPRD Surabaya untuk mempertanyakan nasib persil-nya yang tak menerima ganti rugi dari Pemkot Surabaya. Padahal proses pemenuhan syarat ganti rugi sudah dilakukan sejak 1,5 tahun lalu.

“Belum ada pelunasan sejak 2012 sampai sekarang,” ujar Ahmad Kumpul, warga Sukomanunggal No. 109, Senin(29/9/2014).

Tak hanya Ahmad, Ketua RT 4 RW 02, Sukomanunggal Suwaji, menyebutkan, di RT 4 setidaknya ada empat warganya yang juga belum menerima ganti rugi. Ia mengaku, tak menerima konfirmasi sedikitpun dari pemkot terkait proses pembayaran.

Adapula salah seorang warganya yang dipersulit pihak terkait untuk mengurus sertifikat kepemilikan persil. Ia meminta agar Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga dan Pematusan membantu proses ganti rugi tersebut.

“Kalau proyek ini serius, mestinya dibantu untuk dipercepat. Sumur kami juga bau karena pembangunan yang lama,” urainya.

Menanggapi itu, Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan, Erna Purnawati, mengakui ada kendala dalam proses ganti rugi untuk warga Sukomanunggal. Salah satunya terkait kelengkapan administrasi sebagai bentuk pemenuhan syarat penerima ganti rugi.

Ia membenarkan jika Dari data yang ada, setidaknya terdapat 65 persil yang saat ini belum tuntas. Angka itu dari total 760 persil terdampak. 31 diantaranya adalah persil milik warga Sukomanunggal.

“Ada kendala yang harus diketahui, salah satunya soal perbaikan sertifikat yang rusak, sertifikat hilang, hingga ahli waris pemilik persil,” kata dia.

Sejauh ini, imbuh Erna, pihaknya sudah pro aktif dengan melakukan data terbaru. Salah satunya dengan berkoordinasi terkait peta bidang dengan BPN Surabaya.

“Disamping itu, proses ada aprisal, dibawa ke BPN lalu ke pusat. Bisa memakan waktu satu bulan,” tegasnya.

Sementara itu, Kasi Survey Pengukuruan dan Pemetaan BPN Surabaya, Krisjoko menjelaskan, pihaknya telah usai melakukan pengukuran peta bidang. Hanya saja, ada beberapa warga yang menurutnya justru meminta dilakukan pengukuran sendiri.

“Kami sudah lakukan pengukuran sesuai mekanisme. Tapi masih saja ada warga yang mengulang pengukuran di lokasi,” bebernya.

Bersamaan, Ketua DPRD Surabaya, Armuji meminta agar Dinas PU Bina Marga dan Pematusan segera menuntaskan tugasnya sesuai target yang ditentukan. Ia juga berharap dinas terkait berkoordinasi lebih baik dengan warga agar persoalan ganti rugi terselesaikan sepenuhnya.

“Diselesaikan dengan baik. Agar warga tenang, dan proyeknya juga lancar sesuai target awal,” kata dia.(rn/r7)