Adendum Bupati Jadi Acuan Rebut Lahan Rakyat

Tidak ada komentar 104 views

Jakarta, (DOC) – Adendum Bupati Batanghari Tahun 2002 yang ditandatangani tanggal 16 Desember 2002 oleh Abdul Fattah menjadi awal mala petaka bagi permasalahan Kebun Sawit yang dimiliki kelompok petani plasma di bawah payung hukum KUD Sadar yang dikelola oleh PT Tunjuk Langit Sejahtera (TLS).
Pasalnya, dalam adendum tersebut terjadi perubahan drastis. PT TLS yang semula hanyalah kontraktor pembangunan perkebunan berubah menjadi pemilik kebun inti dan menjadi penjajah di negeri sendiri karena banyak mengakuisisi lahan kebun petani secara paksa.
Lewat Perda Batanghari No.21 Tahun 1999 diatur, setiap petani harus menyerahkan 30 persen lahannya kepada Pemda atau dinamakan Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan (STUP). STUP ini bertujuan untuk pembangunan jalan dan drainase di kawasan perkebunan dan jika berlebih maka akan menjadi kebun inti yang dimiliki Pemkab.
Namun adendum tersebut kemudian mengatur bahwa STUP menjadi kebun inti dan sepenuhnya dikuasai oleh PT TLS. Tampak aroma tak sedap mulai menerpa usaha rakyat ini dengan adanya permainan pat gulipat yang dilakukan oleh 4 pihak, yakni Pengurus KUD Sadar, PT TLS, Pemkab Batanghari, dan PT Bank Mandiri Persero.
Entah jurus apa yang dipakai oleh 4 pihak ini sehingga dengan seketika di tanggal 26 Juni 2003 keluarlah surat Nomor 2.Hb.JGS/1474/2003 tentang Penegasan Persetujuan Kredit sebesar Rp100 miliar lebih untuk refinansing kebun sawit.
Penulusuran aktual.co menemukan beberapa kejanggalan yakni pencairan dana Rp100 miliar tersebut tak memiliki dasar karena tak adanya agunan sebagai jaminan. Kemudian jika pun acuan pengucuran tersebut adalah hasil rapat anggota Koperasi, tak ada satu pun risalah rapat yang menyepakati kredit tersebut.
Jika acuannya adalah hasil perkebunan sebelumnya, ditemukan bahwa ketika itu tak semua hasil kebun itu baik. Malah penilaian dari Dinas perkebunan, kebun tersebut masih dalam tahap pra tinjau atau tahap penilaian untuk dikeluarkannya sertifikat pemilik kebun.
Lantas atas dasar apa Bank Mandiri berani mengucurkan dana tersebut. Jika tak ada dasar atas kredit tersebut, semakin memperkuat dugaan Bank Mandiri telah mengucurkan investasi bodong alias investasi fiktif.
Jika benar dana Rp100 miliiar tersebut benar dikucurkan. Lantas siapa yang menerimanya. Petani sebagai pemilik kebun plasma merasa tak menerima kucuran dana tersebut, karena tak ada satu pun pembangunan kebun kembali atau refinansing yang dilakukan oleh PT TLS.
Malah ada sebagian petani yang kehilangan kepemilikan hak atas tanahnya. Sehingga petani yang mengambil hasil kebun malah dianggap sebagai pencuri di kebunnya sendiri.
Saat ini petani pun tak bisa mengolah lahan miliknya, karena petani dianggap memiliki hutang atas pinjaman yang saat tahun 2010 membengkak menjadi Rp130 miliar yang dilakukan oleh KUD Sadar dan PT TLS. (akc/r4)