Alasan PHK Tak Jelas, Eks Karyawan RS BDH Gugat Wali Kota

Surabaya, (DOC) – Sekitar 100 orang lebih karyawan kontrak RS BDH kini tengah meradang. Pasalnya sejak 31 Desember mereka telah diberhentikan oleh manajemen.

Ironisnya pemberhentian sekitar 113 karyawan itu menurut pihak karyawan tidak disertai alasan yang jelas. Mereka yang rata-rata telah bekerja sejak awal RS itu berdiri sekitar 3 tahun silam merasa diperlakukan tidak adil.Oleh karenanya, kini mereka tengah bersiap mengajukan gugatan ke wali kota Surabaya atas masalah ini.

Maliki, Ketua Forum Karyawan RS BDH (serikat pekerja karyawan) menyatakan tidak bisa menerima atas keputusan yang dinilainya sewenang-wenang tersebut. Sebelumnya Maliki mengaku memang ada serangkaian tes yang digelar oleh manajemen, namun hasilnya pun tidak transparan.

Dirinya menengarai ada konspirasi untuk melegalkan upaya PHK ini. “Kita masih membuka solusi baik win win solution dari manajemen maupun wali kota atas masalah ini. Tapi mungkin kita akan menempuh jalur hukum bila tidak ada solusi yang baik. Tidak ada alasan spesifik kenapa kita diberhentikan kecuali kontrak kita sudah selesai. Semestinya harus ada aturan yang jelas apa yang menjadi dasar pegawai BDH harus dikurangi dan harus ada indikator yang jelas atas layak atau tidak karyawan diberhentikan,” ujar Maliki.

Lebih lanjut Maliki menyatakan, dari seluruh karyawan yang di PHK tidak ada satupun yang diberikan alasan yang jelas dari pihak manajemen. “Jangankan kompensasi, pengumuman pemberhentian hanya disampaikan secara tulisan pengumuman di dinding, itupun hanya bagi mereka yang diperpanjang kontraknya yang namanya ditulis,” ujarnya.

Atas dasar sejumlah kejanggalan ini para karyawan akhirnya memberanikan diri untuk melakukan upaya gugatan untuk mempermasalahkan PHK.

Sementara itu Dirut RS BDH, dr Maya Syahria Saleh ketika dikonfirmasi melalui telepon menyatakan, keputusan PHk ini masih bisa ditinjau kembali. Ada kemungkinan para karyawan bakal dipanggil kembali oleh manajemen. Dirinya saat ini masih mengajukan usulan tersebut ke pihak Pemkot Surabaya.(k5/k1/k4/r4)