Jakarta (DOC) – Genderang perang dagang yang ditabuh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump terus meluas. Setelah China dan Uni Eropa, kini giliran Indonesia.
Ratusan produk asal Indonesia sebagai komoditas ekspor ke Amerika Serikat telah masuk dalam daftar pengenaan bea oleh pemerintah Amerika.
Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi mengungkapkan, Trump telah memberi peringatan kepada Indonesia karena neraca perdagangan AS defisit, di mana jumlah ekspor asal Indonesia lebih banyak.
“GSP (Generalized System of Preference) kita sedang direview. Ada sekitar 124 produk dan sektor yang saat ini sedang dalam review, termasuk di dalamnya kayu plywood, kapas, macam-macam,” kata Ketua Apindo Bidang Hubungan Internasional dan Investasi, Shinta Widjaja Kamdani, tadi malam.
GSP merupakan kebijakan AS berupa pembebasan tarif bea masuk terhadap impor barang-barang tertentu dari negara-negara berkembang. GSP menjadi satu-satunya tumpuan Indonesia untuk menjalin hubungan dagang dengan AS.
Jika dilihat dari riwayatnya, program GSP telah berlangsung sejak 1976, lalu sempat dihentikan pada 2013, kemudian dilaksanakan kembali Juni 2015 silam. Jika kebijakan GSP ditiadakan, maka dampaknya akan langsung terasa ke neraca perdagangan Tanah Air karena akan ada tarif yang dikenakan jika Indonesia mengekspor ke AS.
“Tekstil sih sebenarnya enggak masuk dalam 124 tadi, tapi itu juga akan di-review secara menyeluruh untuk lebih mendapatkan manfaatnya. Lalu juga ada produk-produk pertanian, udang dan kepiting kalau enggak salah,” tutur Shinta.
Berdasarkan data ekspor impor Indonesia yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 25 Juni 2018, tertera AS sebagai satu dari tiga pangsa ekspor nonmigas terbesar Indonesia.
Ekspor nonmigas ke AS dari Januari sampai Mei 2018 tercatat sebanyak 10,91 persen dari total ekspor atau setara dengan nominal 7,43 miliar dollar AS.
Jumlah ekspor nonmigas ke AS mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Nilai ekspor nonmigas ke AS pada Januari hingga Mei 2017 tercatat hanya sebesar 7,17 miliar dollar AS.
Pemerintah Siapkan Perlawanan
Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag), Enggartiasto Lukita mengakui jika kini Pemerintah AS sedang mengevaluasi keberadaan generalized system of preference (GSP) yang diberikan ke produk-produk asal Indonesia.
“Ya GSP-nya itu, kita termasuk dalam negara yang memiliki surplus besar makanya kami juga sudah kirim surat dan kami sudah menyampaikan mengenai yang pasti ada perbedaan angka dulu, bagaimana menghitungnya, jumlah defisit mereka dengan surplus kita berbeda angkanya,” jelas Enggar.
Enggar sendiri meyakini, berdasarkan hitungan yang dilakukannya surplus Indonesia bukan berasal dari daftar bea masuk untuk dikenakan. Untuk itu, pendekatan dan lobi digunakan Kemendag untuk menyampaikan hal tersebut. Enggar juga menambahkan, Duta Besar Indonesia di AS pun telah diminta untuk membantu Kemendag.
“Dubes kita di Amerika juga menyampaikan pendekatan dan saya sendiri melakukan komunikasi dengan Amerika untuk meyakinkan, sebab pada dasarnya kita tidak setuju dengan perang dagang karena semua pihak akan dirugikan, kita lebih senang kolaborasi,” tutur Enggar.
Namun demikian, Enggar menegaskan Pemerintah Indonesia tak segan mengambil tindakan jika Trump tetap dengan ancamannya.
“Tetapi kalau kita dapat tekanan, maka hal itu (perang dagang) bisa kita lakukan. Sama halnya dengan AS dan China. Imbasnya akan berdampak di seluruh dunia,” sambung Enggar.(kcm/ziz)