Ancam Hak Angket Jilid 2 Untuk Lepas Jalan Kenari

Tidak ada komentar 173 views

Surabaya,(DOC) – Pembatalan sertifikat Jalan Kenari yang berlarut – larut membuat kecurigaan bagi sejumlah anggota DPRD kota Surabaya. Para wakil rakyat ini, mengancam akan membentuk panitia hak angket jilid 2, jika Badan Pertanahan Nasional(BPN) Surabaya tidak segera melepas sertifikat jalan tembusan yang kini dikuasai oleh PT Central Tunjungan Perkasa.
“Kita kasih tenggat waktu 10 hari terhitung kemarin bagi BPN untuk membatalkan sertifikat itu. Kalau tidak, kami akan menghidupkan panitia angket (panket) kembali,” ancam Wakil Ketua Komisi A Alfan Khusaeri,” Jumat (29/11/2013).

Alfan menegaskan, keputusan Badan Pertanahan Nasional (BPN) II Kota Surabaya, yang tidak segera membatalkan sertifikat patut dipertanyakan. Sebab dalam aturan BPN pusat secara jelas disebutkan, ada beberapa unsur yang dapat menggugurkan sertifikat yang telah diterbitkan.
“Aturan sudah jelas seperti itu, tapi tidak tahu kenapa BPN II Surabaya kok tidak segera membatalkan,”tambah Alfan.

Untuk mencabut sertifikat, menurut Ia, sudah sesuai persyaratan, yaitu memenuhi 6 unsur dari 9 unsur yang bisa membatalkan sertifikat di BPN, misalnya unsur kepatutan peraturan.
Dari hasil kajian Komisi A DPRD Surabaya, sertifikat jalan Kenari sudah tidak patut lagi karena tenggat waktu antara terbitnya sertifikat dengan pembuatan perjanjian, jaraknya cukup lama.
Alfan menambahkan, seritifikat diterbitkan pada tahun 1997, sedang perjanjiannya dilakukan pada 2002. Begitu juga untuk luas fisik obyek tanah yang secara yuridis tidak sama.
“Kalau luas aslinya Jalan Kenari itu mancapai 3000 meter persegi. Tapi secara yuridis hanya dicatat 2000 meter persegi. Hal ini semestinya tidak boleh terjadi. Tapi heranya BPN Surabaya kok mau saja mengeluarkan sertifikat,”katanya.

Keganjilan yang paling mencolok dalam sertifikat jalan Kenari itu, menurut Alfan yaitu bentuk perjanjian antara PT Central Tunjungan Perkasa dengan Pemkot Surabaya yang menjadi keterangan BPN II Surabaya dibuat biasa tanpa persyaratan.
“Tidak benar kalau BPN mengatakan itu berjanijian biasa. Yang benar, itu adalah perjanjian bersyarat. Itu artinya, jika ada syarat yang tidak terpenuhi maka perjanjianya dapat dibatalkan,” tegasnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Erick Reginal Tahalele anggota komisi A DPRD Surabaya. Erick menegaskan, bahwa tidak ada alasan bagi BPN untuk menunda pembatalan sertifikat lahan yang saat ini masih dipegang pihak swasta. Mengingat hingga kini Kemendagri belum mengeluarkan ijin. “Yang membuat saya heran, kenapa sertifikatnya kok bisa keluar. Padahal ini kan, perjanjian bersyarat,” kata Erick, Ketua Panitia Angket Jilid I.

Ia menambahkan, dalam undang-undang pokok agraria (UUPA) telah disebutkan, bahwa hak milik publik seperti jalan, saluran dan sungai tidak boleh disertifikatkan atas nama pribadi. “Yang menyampikan pendapat seperti itu bukan hanya kita saja. Sejumlah pakar juga demikian. Bahkan BPN pusat juga mengaku kaget atas sertifikat itu,”geram Erick.

Terpisah, Bagian Hukum BPN Surabaya II, Budi Santosa menjelaskan, sebelum sertifikat di cabut, PT Central Tunjungan Perkasa ingin bertemu terlebih dahulu dengan Pemkot Surabaya. Tujuannya ingin meminta jaminan agar jalan Kenari nanti tidak difungsikan untuk menampung Pedagang Kaki Lima (PKL). “PT Central Tunjungan juga mengaku, mereka tidak pernah disurati terkait pembahasan jalan Kenari ini,” sebut Budi Santosa.(k1/r7)