Ancam Pecat Pegawai Imigrasi Yang Terlibat Pemalsuan Paspor CJH

Surabaya,(DOC) – Kepala Kantor Imigrasi Klas I Khusus Surabaya, Enang Syamsi akan menyikapi tegas kasus dugaan pemalsuan dokumen passport lima calon jamaah haji(CJH) Embarkasi Surabaya. Bahkan Ia berjanji akan memecat para staffnya yang terbukti terlibat melakukan pemalsuan dokumen negara.

Pejabat baru tersebut, tak memberi ampun para pegawai imigrasi yang melanggar hukum. Menurut Enang, paspor merupakan dokumen negara yang diberikan kepada warga yang mengajukan permohonan, sehingga identitas yang tercantum tidak boleh dipaslukan.

“Tentang keterlibatan oknum petugas imigrasi sudah kita pelajari. Karena kita baru pelajari maka hasilnya belum bisa diketahui. Insyaalah siapapun yang terlibat akan ada sanksi. Kalau petugas imigrasi yang melakukan sanksinya dipecat,” ujarnya, Rabu (1/10/2014).

Pihak Imigrasi Waru sudah bekerjasama dengan Polda Jatim untuk mengungkap mafia paspor haji. Saat ini, penyidik imigrasi dan penyidik Polda bahu membahu mengumpulkan bukti-bukti. Enang mengaku sudah mengantongi identitas para pelaku. Sayangnya enggan untuk membeber pemalsu dokumen paspor tersebut.

“Nanti yang berhak membeberkan identisanya adalah pihak kepolisian,” ungkapnya.

Pemalsuan paspor melanggar pasal 55 huruf a dan pasal 55 huruf c Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 tentang Keimigrasian dan pasal 266 ayat 2 KUHP pasal 263 ayat 2 junto pasal 55 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara.

“Kalau pemilik paspornya tidak akan kita kenakan sanksi, karena mereka ini korban,” ujar Emang.

Kasus pemalsuan paspor ini terungkap saat calon jamaah haji (CJH) melakukan pemeriksaan di Asrama Haji Embarkasi Surabaya (Ahes) beberapa waktu lalu. Tidak tanggung-tanggung, ada lima paspor yang ditemukan palsu tapi asli. Empat CJH berasal dari kelompok terbang (kloter) 20, satu dari kloter 60. Kelimanya saat ini gagal berangkat melakukan ibadah haji.

Rinciannya, empat CJH berinisial NTD dengan nama di endorsement paspor DSM (Surabaya); SMJ dengan nama di endorsement HRS (Surabaya); ARR dengan nama endorsement NAM (Sidoarjo), dan MLI dengan nama endorsement ANCS (Sidoarjo). Informasinya, para CJH terduga menggunakan paspor palsu sudah membayar untuk berangkat haji mencapai Rp 60 juta.

Meski identitas paspor palsu, namun ia membenarkan blanko paspor asli. Meski begitu dia membantah paspor palsu adalah buatan pihak imigrasi, Enang memastikan bila blanko paspor adalah asli. Salah satu contoh paspor CJH di kloter 22 atas nama Susilowati Muhammad Zufriyanto. Namun, dalam halaman endorsement atau halaman empat ada dobel identitas dengan nama Rokiyah Koiriyah Romli Susilowati. Ini membuktikkan jika produk paspor bukan dicetak oleh imigrasi Surabaya. Sebab, sesuai aturan keimigrasian identitas pemilik harus single identity. Setelah ditelisik, paspor palsu itu dibuat di Kantor Imigrasi Tanjung Perak pada 16 Juli 2014.

“Bukan produk imigrasi karena mestinya halaman satu dan endorsement bersinergi,” tegasnya.

Disinggung adanya kemungkinan jaringan mafia paspor, Enang belum mau menjawab. Dia masih menunggu hasil tim penyidik imigrasi dan polda Jatim selesai. “Terlalu dini utuk menyimpulkan ini jaringan,” tegasnya.

Mengantisipasi kasus serupa agar tak terulang, Kantor Imgrasi mewacanakan memorandum of understanding (MoU) pembuatan paspor yang dilakukan jauh hari sebelum pelaksanaan ibadah haji. Kerjasama itu rencananya akan dijalin dengan Kementrian Agama (Kemenag) Jatim. Hanya saja, terkait itu Enang mengatakan masih sekedar wacana.

Terpisah, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakanwil) Mahfudh Shodar tidak bisa dihubungi. Meski beberapa kali terdengar sambungan nada dering, namun orang nomor satu di Kemenag Jatim itu tidak memberikan jawaban. (az/r7)