Ancam Sweping Trayek Bus AKAP

Tidak ada komentar 185 views

Surabaya,(DOC) – Perpindahan trayek bus Antar Kota Antar Provinsi(AKAP) dari terminal Purabaya ke terminal Tambak Osowilangun(TOW), nampaknya akan jalan di tempat. Paguyuban Pengemudi dan Pedagang TOW mengancam akan melakukan sweping lagi, terhadap bus AKAP yang melanggar trayek operasi. Aksi sweping yang akan dilakukan 2 minggu lagi, nantinya juga diikuti dengan ancaman penutupan jalan tol.

Sekretaris Panguyuban Pengemudi dan Pedagang Terminal Tambak Osowilangun, Supari menyatakan, Walikota Surabaya memang diberi deadline 2 minggu, untuk menyelesaikan masalah trayek operasional bus AKAP yang melanggar. Mengingat pihak ombusdmen sudah menyerahkan kembali masalah perpindahan trayek bus AKAP dari Purabaya ke TOW. “Kita akan lakukan lagi penutupan jalan tol dan sweping bus, karena masalah ini semakin berlarut. kami rasa di Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sudah tidak bisa mengambil langkah tegas,” terang Supari, saat mendatangi gedung DPRD Surabaya, Senin(3/6/2013).

Supari menjelaskan, Perpindahan trayek bus AKAP ke terminal TOW itu, memang sampai sekarang belum bisa terselesaikan. Pihaknya yang sempat berkonsultasi ke ombusdmen hingga Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, masalah perpindahan tersebut merupakan kewenangan Dinas Perhubungan(Dishub) setempat. Menurutnya, beberapa hari lalu, Dishub sudah menyatakan sudah tidak sanggup memindah trayek bus AKAP ke terminal TOW, kemudian menyerahkan masalah tersebut ke Walikota Surabaya. “Walikota belum juga bertindak untuk memindah trayek, padahal semuanya sudah jelas, bahwa perpindahan tersebut kewenangan pimpinan daerah,”jelasnya.

Supari juga menyatakan, semangat pemkot untuk memindahkan terminal Purabaya ke TOW , nampaknya juga sudah kendor. Hal ini terbukti dengan kelengkapan fasilitas TOW yang belum juga dimulai. “Lelang proyek pembangunan perluasan terminal TOW, belum juga dilakukan oleh pemkot. Ini menimbulkan berbagai pertanyaan, terhadap semangat pemkot yang ditengarai sudah mulai kendor,” cetus anggota Forum Lalu Lintas Jalan Raya ini.

Sementara itu, Informasi yang berkembang, perpindahan trayek bus AKAP dan Antar kota dalam provinsi(AKDP) dari terminal Purabaya ke TOW, sampai kapanpun tidak akan berjalan mulus.
Beberapa pihak yang berwenang, seperti Dishub kota Surabaya, dikabarkan telah di lobby oleh pihak PO Bus AKAP/ AKDP dan Organda Jatim untuk menggagalkan rencana itu.
Berdasarkan keterangan dari salah satu mantan karyawan Dishub yang enggan disebut namanya, bahwa Pihak Organda Jatim dan P.O Bus AKAP/AKDP siap membeberakan biaya taktis yang diberikan ke beberapa pejabat Dishub, saat awal pengurusan izin trayek. Nilainya variatif, bisa sampai Rp. 50 s/d Rp. 80 juta, per-trayek, tergantung dari potensi penumpangnya.”bayangkan di Purabaya berapa Perusahaan Bus yang punya armada dan butuh trayek operasi. Wong untuk bus kota saja, PO Bus Swasta berani memberikan Rp. 20 Juta, ke pihak Damri, apalagi AKDP dan AKAP. Pastinya Dishub menerima lebih besarlah,” jelas sumber itu.

Menanggapi hal itu, Sachiroel Alim Anwar, Ketua Komisi C DPRD Surabaya berencana mengusut dan mengevaluasi perizinan trayek operasional bus di Dishub kota Surabaya. Sementara mengenai, ancaman paguyuban pengemudi dan pedagang asongan terminal TOW, pihaknya berharap, hal itu tidak dilakukan. ”Lebih baik masalah ini dilakukan dengan cara bijaksana, tidak dengan melakukan penutupan jalan, yang akan mengganggu kepentingan umum,” ujar Politikus Partai Demokrat Surabaya.(R7)