Ancam Tak Memproses Pergantian Wawali

Tidak ada komentar 91 views

Surabaya,(DOC) – Buntut tudingan miring Ketua Komisi A DPRD Surabaya dari Fraksi PDIP, membuat Ketua DPRD Surabaya Mochammad Machmud mengancam tidak akan memproses pemilihan calon wakil wali kota (Cawawali) Surabaya sebagai pengganti Bambang Dwi Hartono, Senin(2/9/2013) kemarin.
“Sebagai kader yang disakiti, saya akan laporkan hal ini ke DPC Partai Demokrat Surabaya. Kita akan tunggu sikap partai,” tegasnya.
Menurut dia, pihaknya merasa tersakiti atas sikap Armudji yang telah menuduhnya bermain-main dalam proses Pemilihan Cawawali yang tidak kunjung tuntas pascamundurnya Bambang Dwi Hartono sebagai Wawali untuk menjadi Cagub Jatim pada beberapa bulan lalu. Apalagi, lanjut dia, tuduhan tersebut dilontarkan Armudji dalam rapat resmi. Tentunya hal ini dianggapnya telah mempermalukan dirinya sebagai Ketua DPRD Surabaya di hadapan anggota Banmus lainnya.
Selama ini, Machmud sudah membantu sesuai kewenangannya sebagai ketua dewan, bahkan ia mengirim surat dua kali untuk meminta semua fraksi mengirimkan utusannya untuk menjadi panitia pemilih. Hanya tiga dari tujuh fraksi yang sudah menyerahkan utusannya yakni FPDIP, FPD dan FPDS.
Machmud mengatakan sejak awal rapat banmus, pihaknya sudah merasa jika Armudji menyudutkannya secara pribadi. “Kalau saya dituduh seperti itu, bisa saja saya tidak mau memproses. Tapi saya tidak mau seperti itu,” katanya.
Sebelumnya, Armudji menilai Ketua DPRD Surabaya Mochammad Machmud tidak komitmen dan konsisten dalam menjalankan hasil rapat sebelumnya. “Sebelumnya telah disepakati tidak akan ada kunjungan kerja (kunker) sebelum terbentuknya panitian pemilihan (Panlih) Cawawali, tapi hasil rapat itu tidak dijalankan oleh Ketua DPRD,” kata Anggota FPDIP Armuji setelah rapat banmus.
Armudji menilai Machmud tidak konsisten dan sengaja bermain-main dalam proses pemilihan wawali dengan memainkan rapat serta bermain dalam proses pemilihan cawawali.
Seharusnya, Machmud itu tinggal teken tatib pemilihan cawawali karena sudah direvisi Gubrnur Jatim, namun kesannya selalu dilempar-lempar dan sengaja memainkan rapat dengan menandatangani kunker.
Selain itu, Armudji juga menuding upaya menghambat proses pemilihan Wawali juga dilakukan 4 fraksi lainnya. Yakni FPKS, FPKB, FPG dan Fraksi Gabungan yang belum menyetorkan anggotanya sebagai Panlih. Armuji menegaskan, sebagai anggota legislatif yang paham dan tahu aturan sudah sepantasnya bersikap sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Misalnya, jika ada pergantian atau keberatan dalam mengirimkan anggotanya sebagai panitia pemilihan bisa dilakukan lewat surat resmi. “Kalau saya melihat, anggota DPRD semakin lama tidak tambah pintar malah tambah goblok. Kenapa masalah yang mudah kok malah dipersulit. Saya sangat menyayangkan hal itu,” tandas pria yang pernah menjadi Ketua DPRD Surabaya ini.
Sedangkan Wakil Ketua DPRD Surabaya Wisnu Sakti Buana yang juga dijagokan PDIP sebagai pengganti BDH, memilih tidak mereaksi isu penjenggalan itu. Wisnu mengatakan semua mekanisme dan aturan sudah dilalui oleh dirinya dan FPDIP dalam melakukan suksesi Wawali. “Semua sudah sesuai mekanisme tinggal dibentuk panitia pemilihan saja,” katanya.
Disinggung soal rencana fraksi lain yang meminta agar ada komunikasi dengan PDIP secara langsung, WS mengaku siap menggelar pertemuan tersebut. Bahkan ia menyerahkan sepenuhnya format pertemuan yang akan digelar kepada fraksi yang bersangkutan. “PDIP, dari awal sudah siap menggelar pertemuan itu. Sebenarnya, untuk tataran ketua fraksi juga telah terjalin komunikasi,” tandasnya.(k1/r7)