Anggaran Bansos Siswa SMA/SMK Kurang Mampu Akhirnya Dihapus

ilustrasi

Surabaya,(DOC) – DPRD Kota Surabaya akhirnya batal menganggarkan Bantuan Sosial (Bansos) siswa miskin SMA/SMK di dalam Kebijakan Umum Anggaran Platform Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2018.

Kepastian ini ditegaskan Ketua Komisi D Agustin Poliana, saat rapat Badan Musyawarah dan Badan Anggaran dalam Finalisasi penyusunan Kerangka KUA PPAS di kantor DPRD Kota  Surabaya.”Kalau secara hukum belum bisa, kita tidak bisa  menganggarkan” tegasnya.

Politisi PDIP yang akrab disapa Titin mengatakan sebelumnya pihak Dewan memang ingin menganggarkan dana Bansos di APBD tahun 2018 untuk siswa miskin SMA/SMK agar tidak ada siswa miskin putus sekolah, karena menganggap ada cantolan hukumnya.

Namun, lanjut Titin, berdasar konsultasi dengan Kemendagri , pihaknya berkesimpulan memang belum ada cantolan hukum terkait pemberian dana Bansos bagi siswa miskin SMA/SMK. “Sepanjang cantolan hukumnya belum ada ya kita pending dulu, pemberian Bansos oleh Kemendagri tidak diperkenankan, selama urusan wajib tidak diselesaikan dulu” tegas Titin.

Sementara anggota Komisi D, Reny Astuti dikonfirmasi mengaku telah mendengar kabar ditolaknya anggaran Bansos siswa miskin SMA/SMK dalam KUA PPAS 2018  dalam rapat Banggar kemarin. Reny yang juga salah satu anggota Dewan pendorong masuknya anggaran Bansos tersebut hanya mengaku kecewa dengan gagalnya anggaran itu masuk ke KUA PPAS.

“Saya no comment dulu, karena tidak bagian dalam rapat (banggar,red) . Namun jika memang benar tidak masuk (dalam KUA PPAS) , kok beda dengan pernyataan kemarin ya,” kata Reny.

Memang sebelumnya, ketua Komisi D bahkan menegaskan tetap akan memperjuangkan anggaran Bansos siswa miskin SMA/SMK dalam KUA PPAS termasuk menunggu surat jawaban terkait hal ini dari Kementerian Dalam negeri.

Sementara itu anggota Banggar dari FPKS, Achmad  Zakaria, mengaku masih akan terus mendesak Banggar dan Pemkot  agar bisa  memasukkan anggaran Bansos siswa miskin SMA/SMK ke KUA PPAS. Menurutnya , selama belum masuk RAPBD 2018 masih ada kesempatan untuk memasukkan anggaran itu ke APBD 2018.

“Kami(PKS,red) mendesak Wali kota Surabaya dan Gubernur Jawa Timur untuk bersama mencari payung hukum dan skema Bansos utk siswa SMA/SMK yang tidak mampu. Ini perlu goodwill dari  Pemkot dan Pemprov . Kemendagri sendiri sudah menyarankan agar Pemkot melakukan konsultasi dengan Gubernur terkait skemanya,” ujar Zakaria.

Zakaria mengaku fraksinya tetap yakin keberadaan bansos siswa SMA/SMK miskin ini bakal bisa dilaksanakan mengingat sejumlah daerah baik di Jatim maupun di daerah lain seperti Jawa Tengah sudah menganggarkan sejak tahun 2016 lalu.

“Jateng saja sudah bisa   dalam hal ini Kota Semarang. Artinya ada payung hukum dan ada skema yang jelas. Mengapa kita tidak,”  kata  Zakaria.

Untuk di ketahui di Jawa Timur sudah ada beberapa daerah yang menganggarkan Bansos bagi siswa SMA/SMK miskin, diantaranya Kabupaten Pasuruan, Kota Batu dan Banyuwangi.(rob/r7)