Anggota DPRD Pasuruan Dipulangkan Usai Diperiksa Densus 88 AT

Jakarta,(DOC) – Proses pemeriksaan anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, Muhammad Nadir Umar oleh Datasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT), mendapat respon serius dari Partai Keadilan Sejahtera(PKS). PKS mengklarifikasi dan menekankan bahwa kadernya tidak terlibat jaringan radikal ISIS.

Politikus PKS Abue Bakar Alhabsyi, dalam keterangan persnya bersama Mabes Polri, Senin(10/4/2017) menegaskan, Anggota fraksi PKS tersebut, berkunjungan ke Turki dan Lebanon untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan.

Muhammad Nadir Umar menjadi korban berita yang tidak benar dikatakan yang bersangkutan berkaitan dengan ISIS. Tentu ini merugikan keluarga besar PKS,” tegasnya.

Sebelumnya, pihak Densus 88 AT Mabes Polri akan memulangkan Muhammad Nadir Umar, karena hasil pemeriksaannya tidak ada bukti maupun keterkaitan Nadir dengan tindak pidana terorisme. Nadir diperiksa di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Handayani Kementerian Sosial, Bambu Apus, Jakarta Timur, oleh Densus 88 AT, Senin(10/4/2017) siang.

“Yang bersangkutan sudah di Bambu Apus. Sudah diambil keterangan oleh kami. Siang ini mau dikembalikan ke Pasuruan,” ujar Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar dalam jumpa pers bersama anggota Komisi III DPR RI dari PKS, Aboe Bakar Al Habsy, di Mabes Polri, Jakarta, Senin (10/4/2017).

Ia meluruskan bahwa Nadir tidak ditangkap oleh personil Densus 88 di Bandara Juanda Surabaya, Sabtu(8/4/2017) lalu, melainkan dijemput karena dideportasi otoritas Turki. Selain Nadir, seorang aktivis LSM Forum Dakwah Nusantara (FDN), Budi Mastur, juga dijemput petugas Densus 88 di Bandara Husein Santranegara Bandung karena dideportasi otoritas Turki. Keduanya, juga langsung menjalani pemeriksaan petugas Densus 88 usai penjemputan tersebut.

Keduanya dideportasi otoritas Turki karena sebelumnya dideportasi imigrasi Libanon lantaran kesalahan penggunaan visa on the arrival saat berada di Libanon menuju Suriah.

Menurut Boy, langkah penjemputan dan pemeriksaan oleh Densus terhadap Nadir dan Budi Mastur ini adalah prosedur Polri terhadap para WNI yang dideportasi otoritas Turki karena masalah visa maupun terkait Foreign Terrorist Fighter (FTF).

“Jadi, yang bersangkutan ini sifatnya bukan ditangkap, tapi dijemput di bandara. Ini adalah prosedur kami. Kami juga bekerja sama dengan kementerian negara terkait dan negara asal. Dalam hal ini intens berkomunikasi dengan Malaysia dan Turki,” pungkasnya.(wat/tb/r7)