Anggota DPRD Surabaya Masuk DPO Kepolisian

Tidak ada komentar 169 views

Surabaya, (DOC) – Ketenangan anggota DPRD Surabaya, Syaifuddin Zuhri, sebagai wakil rakyat sepertinya bakal terusik. Sebab berdasarkan data yang dimiiliki Polrestabes Surabaya, legislator asal PDIP itu, ternyata pernah ditetapkan sebagai daftar pencaraian orang (DPO) Oleh Polrestabes Surabaya.
Dalam surat DPO No. Pol. DPO/ 284 /XII/2008/Reskrim, disebutkan, selain nama Syaifuddin Zuhri, terdapat tiga temannya yang juga telah ditetapkan sebagai DPO. Mereka adalah Mardiono, Sukadar, Djoko alias Gondo, keempatnya ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus penganiayaan.
Hebatnya, meski telah ditetapkan sejak 2008 menjadi daftar pencarian orang oleh pihak yang berwajib, ternyata para tersangka masih bebas berkeliaran. Bahkan nama Sayaifuddin Zuhri, kini juga santer diberitakan bakal dicalonkan sebagai salah satu Wakil Walikota (Wawali) mendampingi Wisnu Sakti Buana (WS).
Padahal, jika melihat surat yang dikeluarkan Polrestabes para tersangka telah dijerat dengan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman lima tahun enam bulan kurungan. Sayangnya, ketika data tersebut dikonfirmasi respon dingin justru ditunjukkan Kabag Humas Polrestabes Surabaya, Kompol Suparti.
Dikonfirmasi, Kompol Suparti mengaku akan mengecek kembali data tersebut. Sebab besar kemungkinan, penetapan DPO terhadap keempat tersengka itu dilakukan ketika dirinya belum bertugas di Polrestbes.
“Saya tidak tahu hal itu mas. Nanti saya cek lagi kasus tersebut,” ujar Kompol Suparti, Minggu (25/8/2013).
Namun ketika disebutkan jika yang menandatangi surat penetapan DPO itu adalah AKBP Syardiantono, buru-buru ia meminta agar menghubungi langsung kepada yang bersangkutan. “Beliau dalah orang yang sangat teliti dalam masalah seperti ini. Sampean hubungi langsung saja, orangnya cepat ingat kok,” sarannya.
Namun jika kasus tersebut ingin dilanjutkan, lanjutnya, biasanya harus ada pihak tertentu yang melaporkan ulang. Mengingat penetapan yang dikeluarkan sudah berlangsung cukup lama.
“Anggap saja, kasus ini sudah ditututup. Jadi, ketika ingin dilanjutkan harus ada pihak yang keberatan dan membawah kasus itu kembali ke kita (Polrestabes, red),” tandas Kompol Suparti.
Sementara itu, Syaifuddin Zuhri, ketika hendak dikonfirmasi kasus yang membelitnya tidak bisa dihubungi. Ketika dihubungi berulang kali, anggota Komisi C ini tidak mengangkatnya. Begitu juga ketika dikirimi pesat singkat, pria yang kerap disapa Ipuk oleh rekan-rekannya ini juga tidak membalas. (k1/r4)