Antisipasi Alih Fungsi, DPRD Jatim Ingatkan Zonasi Lahan


Surabaya (DOC) – DPRD Jawa Timur mengingatkan kepada pemerintah dikabupaten/kota di Jatim untuk segera menentukan zonasi lahan pertanian berkelanjutan. Hal ini dilakukan agar lahan pertanian di Jatim tidak lagi beralih fungsi menjadi perumahan atau bangunan lainnya.

Anggota DPRD Jatim, Achmad Firdaus mengatakan suatu negara dinilai berhasil yaitu saat negara itu mampu menjaga stok soal lumbung pangannya serta menjaga lahan pertaniannya dengan baik. Apabila lahan pertanian ini nanti beralih fungsi maka stok pangan berkurang dan negara akan impor pangan. Oleh karena itu menentukan zonasi lahan pertanian berkelanjutan perlu dilakukan.

“Apabila kabupaten/kota di Jatim menentukan zonasi lahan pertanian berkelanjutan ini, diharapkan lahan pertanian di Jatim tetap tumbuh subur tanpa diganggung oleh bangunan lainnya. Dan Jatim tetap bisa mempertahankan hasil pertaniannya sebagai lumbung pangan nasional,” tegas politisi Partai Gerindra ini.

Ia mencontohkan, di Kabupaten Lamongan terdapat lahan pertanian yang produktif dan penyumbang stok pangan nasional diantaranya penghasil jagung dan padi paling baik dan subur di Indonesia.

“Saya berharap Pemkab Lamongan dan Provinsi Jatim mempertahankan pertanian tersebut dan tidak mengahlifungsikan lahan pertanian tersebut yang sudah bagus menjadi perumahan atau bangunan hotel lainnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, untuk  zonasi lahan pertanian berkelanjutan di Jatim baru ada 14 kabupaten saja yang tercatat di dinas Pertanian provinsi. Diantaranya Bojonegoro, Lamongan, Madiun, Ngawi.

“Kepada daerah di Jatim yang belum menentukan zonasi lahan berkelanjutan ini untuk segera menentukan lahan zonasi pertanian tersebut, sehingga Jatim yang menyandang predikat sebagai lumbung pangan nasional bisa di pertahankan,” tegas Firdaus. (bah)