ANTISIPASI PELANGGARAN KAMPANYE MEDIA ELEKTRONIK, CYBER CRIME POLDA JATIM MINTA WARGA BIJAK MENGENDALIKAN MEDSOS

Kanit Unit I Cyber Crime Polda Jatim Iptu Roni Faslah (Kanan) Menyampaikan Materi

Batu, kpujatim.go.id– Penanganan pelanggaran kampanye melalui media elektronik, membutuhkan waktu yang cukup ekstra. Sebab saat ini pelanggaran yang dilakukan tidak hanya bersifat nyata, melainkan juga terjadi dalam dunia maya (dumay) yang penindakannya cukup sulit dan butuh waktu lama.

Kanit Unit I Cyber Crime Polda Jatim Iptu Roni Faslah menyatakan, di satu sisi butuh teknologi dan kecepatan untuk komunikasi dan informasi. Tapi di sisi lain, terutama dalam pelaksanaan kampanye terkadang menjadi peluang untuk disalahgunakan termasuk menyebar berita yang bermuatan kebohongan (hoax).

“Masalah yang akan kita hadapi bukan nyata, tapi sudah abstrak dan sulit karena yang berkaitan dengan dumay sangat menarik. Ini yang menjadi pemikiran bersama dalam tahapan Pilkada, yang saat ini sudah mulai masuk kampanye,” ujarnya, saat menjadi narasumber Bimtek Kampanye Dalam Rangka Pilgub Jatim 2018, di Hotel Aster Kota Batu.

Roni menjelaskan, tantangan Polda Jatim dalam hal ini cyber crime dalam melakukan pemantau terhadap tahapan kampanye sangat berat, terutama dalam kejahatan dunia Informasi Teknologi Elektronik (ITE). Terlebih, dalam Pilkada serentak pihaknya punya tugas dua, yakni memantau akun resmi dan yang tidak resmi (liar).

Dalam menindak pelanggaran yang dilakukan di dunia maya, tentunya pihak kepolisian tidak bisa berdiri sendiri. Roni menyebutkan, kalau untuk pelanggaran dari akun resmi dari pasangan calon tentu bertindak secara bersama yakni di Gakumdu. Sedengkan kalau pelanggaran dari akun liar tidak resmi, akan menjadi wilayah pidana murni yang akan menjadi tugas Cyber Crime.

“Harapan kami tentu jangan sampai akun pasangan calon yang sudah resmi terdaftar, membuat ulah karena kita (cyber crime) juga ikut mengawasi,” tegas Roni.

Pria asal Kediri ini menambahkan, dalam melakukan penindakan terutama yang masuk wilayah pidana umum setidaknya cyber crime akan berkoordinasi dengan dengan tiga pilar yakni Kominfo, ahli bahasa dan ahli pidana. Bila melakukan tindakan kampanye hitam sangsi yang akan diberikan juga tegas, sampai pada ranah hukum.

“Kata kuncinya tentu harus bijak dalam mengendalikan teknologi dunia maya, terlebih selama pelaksanaan Pilkada serentak karena kami tidak akan tinggal diam. Pelaku kami tindak tegas,” pungkasnya.

(MC – TRIS/BAY)

KPU Jatim