APBD 2018 Dibahas Injury Time, Banyak Anggaran SKPD Dikepras

foto : gedung DPRD kota Surabaya

Surabaya,(DOC) – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surabaya banyak memangkas pengajuan anggaran dibeberapa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Surabaya.

Pemangkasan ini berorientasi pada effisiensi anggaran APBD di tahun 2018 mendatang.

Anggota Banggar DPRD kota Surabaya, Herlina Harsono Njoto, menjelaskan, dana yang dipangkas selama ini tak bisa terserap hingga pada pembahasan perubahan anggaran keuangan (PAK).

“Rasionalisasi anggaran karena diperkirakan tak bisa terserap pada akhir tahun anggaran,” ungkapnya, Rabu(29/11/2017).

SKPD yang anggarannya dipangkas, lanjut Herlina, meliputi Inspektorat sekitar Rp.700 juta, Sekretariat DPRD (Sekwan) sebesar Rp.2 milliar, dan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah sebesar Rp.50 milliar.

“Penguranganmya pada belanja barang dan jasa. Anggaran Rp.50 milliar di dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah itu rencananya akan digunakan untuk belanja tanah,” kata Ketua Komisi A ini.

Anggota Banggar lainnya, Vinsensius Awey menyebutkan bahwa anggaran Dinas Perhubungan juga dipangkas sebesar Rp.20 milliar.

Menurut Awey, anggaran itu rencananya akan digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi (tahun jamak) berupa pembangunan gedung parkir intermodal Joyoboyo dengan total pengajuan anggaran awal sebesar Rp. 143 milliar.

“Tapi pengurangan itu dialihkan untuk kegiatan lainnya,” paparnya

Ia menjelaskan, dana pengendalian pencemaran udara dan sumber bergerak dikembalikan seperti tahun lalu menjadi Rp. 2,4 milliar setelah sempat dikepras menjadi Rp. 1,7 milliar.

Lalu anggaran pembinaan keselamatan lalu lintas dari Rp. 1 milliar dikembalikan menjadi Rp. 1,3 milliar. Begitu juga anggaran untuk pemeliharaan dan perlengkapan jalan dari Rp. 35 milliar ditambah seperti tahun 2017 lalu menjadi Rp. 38 milliar.

“Pengelolaan parkir tempat khusus tahun lalu Rp.5,8 milliar.  Terus diusulkan turun sebesar Rp.4.3 milliar. Tapi kita minta dikembalikan seperti semula, karena untuk penambahan biaya pemeliharaan dan operasional gedung, taman, alat parkir elektrik dan sebagainya,” paparnya.

Anggaran di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, kata Awey, pemangkasan anggaran hanya untuk pembangunan sentra PKL yang semula diajukan Rp.10 milliar untuk 8 lokasi, kini dipotong 50 persen menjadi Rp.5 milliar untuk 5 lokasi saja.

“Karena banyak sentra PKL yang masih eksis tapi kelihatannya tak begitu jalan. Kenapa gak konsentrasi pembenahan untuk menghidupkan yang ini,” paparnya

Meskipun, 8 lokasi sentra PKL yang direncanakan juga menggunakan kajian, namun Komisi C meminta ada kajian kembali atas keberadaannya.

“Memang ini ranah Dinas koperasi dan UKM, tapi pembangunannya di Cipta Karya,” kata Awey

Politisi Partai Nasdem ini menambahkan, di Dinas PU dan pematusan dalam hearing sebelumnya pembahasan terhenti,  karena ada tarik menarik persoalan mengenai pengendalian banjir. Di sisi lain, Dinas terkait juga tak mencantumkan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA).

“Jika tak ada RKA, bagaiman kami bisa mengupas untuk apa saja dari kebutuhan Rp. 1 triliun lebih ?,” tanyanya

Ia meminta ada penjelasan konkrit , misalkan pembangunan infrastruktur paving jalan, pembangunan bozem, pembangunan drainase untuk pengendalian banjir lokasinya , termausk pembebasan lahan JLLT dan JLLB.

“Akhirnya karena dikejar waktu gak dibahas,” tandasnya

Vinsensius Awey menegaskan, karena pembahasan belum tuntas sebaiknya RAPBD tak disahkan terlebih dahulu. Tapi, ia juga sangsi apakah semua anggota dewan menyetujuinya. Ia menilai pembahasan RAPBD berlangsung di injury time, akhir November 2017 harus digedok.

“Untuk itu kalau kita minta lagi RKA nya , waktunya tak memungkinkan. Imbas pengesahan molor, paling anggota dewan dan kepala daerah tak menerima gaji selama 6 bulan,” pungkasnya.(rob/r7)