APBD Surabaya 2014 Capai Rp6.6 Trilyun, Uang Duka di Hapus

Surabaya,(DOC) – Sidang paripurna DPRD Kota Surabaya tentang pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2014, Senin(11/11/2013) berlangsung panas dan diwarnai hujan interupsi.
Penghapusan usulan anggaran uang duka bagi keluarga miskin yang meninggal dunia, merupakan pemicu munculnya interupsi dari sejumlah anggota dewan peserta Sidang Paripurna.
Awalnya usulan anggaran uang duka itu, disampaikan oleh Sachiroel Alim Anwar anggota Fraksi Demokrat sekaligus ketua Komisi C DPRD Surabaya.
Dalam sidang tersebut, Alim panggilan akrabnya, langsung memotong pembicaraan pimpinan sidang saat membacakan berita acara soal draft RAPBD kota Surabaya tahun 2014.
Ia sangat menyesalkan, uang duka tidak dimasukkan ke dalam anggaran APBD 2014. Padahal santunan kepada keluarga yang meninggal, sudah diusulkan sejak tiga tahun silam.
“Uang duka kok ndak bisa. Untuk grusi musik bisa, padahal uang duka untuk membantu keluarga miskin,” jelas Alim saat interupsi pimpinan sidang.
Ia juga menuduh, alasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya dan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang dianggap kurang peka terhadap nasib rakyatnya. Padahal, di daerah lain seperti Kabupaten Sampang dianggarkan Rp 5 juta untuk uang duka, begitu pula di Kabupaten Kudus, dan Gresik.
“Kalau emang alasannya tidak ada cantolannya, di daerah lain seperti Sampang dan Kudus bisa, di Surabaya kok malah ndak bisa, ini ada apa?” tanyanya.
Interupsi lainnya juga disampaikan oleh Masduki Thoha Anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa yang juga anggota komisi D DPRD Surabaya. Dalam kesempatan itu, Masduqi membeberkan, bahwa komisinya sudah tiga tahun berturut-turut mengusulkan uang kematian, namun belum bisa diterima. Uang duka setiap keluarga miskin diusulkan mendapat bantuan Rp 1 juta.
Tak lama kemudian Sudirjo Anggota Komisi C DPRD Surabaya dari Fraksi Apkindo juga melontarkan protes yang sama ke Walikota Surabaya.
”Saya kira kita ini butuh selamat. Tolong Bu Wali (Tri Rismharini) carikan cantolannya,” protes Sudirjo saat menimpali interupsi Masduki Toha.
Hujan interupsi semakin tidak terkendali. Sejumlah anggota dewan yang hadir menginginkan uang duka masuk angggaran 2014. Akhmad Suyanto sebagai pimpinan sidang akhirnya memutuskan menskorsing sidang lantaran interupsi semakin tidak terkendali.
Riak-riak akan terjadi interupsi sudah terlihat dari sidang paripurna baru dibuka. Agus Sudarsono menyayangkan jumlah kehadiran anggota DPRD Surabaya, yang tidak sesuai dengan absensi.
Anggota Komisi C DPRD Surabaya ini menegaskan semua anggota DPRD Surabaya menghargai pentingnya rapat paripurna pengesahan APBD 2014. “Kalau jumlah anggota dewan yang ada tidak sesuai absen, sebaiknya rapat tidak dilanjutkan dulu, karena dari 35 orang yang absen, hanya 21 orang yang ada di dalam ruang rapat,” protesnya.
5 menit berselang skorsing dicabut setelah pimpinan fraksi dan banggar menyepakati uang duka untuk warga miskin tidak dipaksakan masuk dalam APBD 2014. Meskit begitu, Pemkot Surabaya memiliki pekerjaan rumah (PR) untuk mencarikan cantolan hukum untuk uang duka.
APBD 2014 Kota Surabaya mencapai Rp 6,6 triliun. Jika dibandingkan dengan pendapatan daerah, APBD tersebut mengalami defisit sekitar Rp 824,476 miliar. Sebab, pendapatan daerah hanya mencapai Rp 5,8 triliun.
Sementara itu, usai sidang, Sekretaris Kota Surabaya Hendro Gunawan dengan bangga mengapresiasi pengesahan APBD 2014 yang sesuai dengan target. Menurutnya, APBD tersebut bisa diimplementasikan sejak Januari awal.
“Siapa dulu Walikota dan Sekertarisnya”, ucap Hendro ketika di wawancarai oleh sejumlah media.
Menurut Hendro, awalnya APBD 2014 diusulkan Rp 6,1 miliar. Namun karena adanya penambahan untuk pelayanan publik seperti kegian hibah kepada masyarakat akhirnya disahkan menjadi Rp 6,6 miliar.
“Penambahan itu untuk pelayanan publik, seperti kegiatan Dispenduk, Dinas PU dan Cipta Karya dan hibah kepada masyarakat,” jelasnya.(ai/r7)