APEC 2013 Fokuskan Pembangunan Infrasturktur

Tidak ada komentar 143 views

Surabaya,(DOC) – Pembangunan Infrastruktur menjadi salah satu topik bahasan yang penting dalam pertemuan 21 negara yang tergabung dalam forum Asia Pasific Economic cooperastiona atau APEC. Direktur Jenderal Asia, Pasifik dan Afrika (Dirjen Aspasaf) Kementrian luar negeri Yuri O Thamrin mengatakan, persoalan kekurangan sarana infrastruktur selama ini belum ada jalan keluar. Dengan kondisi itu, dikhawatirkan menjadi kendala guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi kawasan. Yuri mengungkapkan untuk merealisasikan pembangunan infrastrutur dalam rentyang waktu 2010 – 2020 di wialayah Asia pasific, jumlah anggran yang dikeluarkan mencapai 8 triliun. Proyek infrastrutur tersebut meliputi, energi, transportasi, serta komunikasi. Dengan kemudahan konektisitas wilayah diharapkan pertumbuhan ekonomi terus terjaga .

“Apec berusaha mempermudah dan mempercepat untuk mengurangi biaya kegiatan dan usaha. Contoh, saya dapat data usaha logistik cost per ton di APEC rata-rata 22 U$ dollar di indonesia 36 U$ dollar. Kita perlu dorong konektisitas infrastruktur dan kerjasama untuk memperbaiki logistik cost” ujarnya.

Namun kendalanya, menurut Ketua pertemuan Pejabat APEC ke 2 ini, pemerintah dari negara – negara APEc memiliki keterbatasan dalam mendanai proyek infrastrutur tersebut. Melalui keterlibatan pihak swasta diharapkan bisa mendorong mendorong pemenuhan sarana infrastruktur. Meskipun kemitraan antara pemrintah dan swata juga kerapkali diliputi kompleksitas hambatan, akibat birokrtasi yang ruwet, politisasi atas proyek maupun studi kelayakan yang dilakukan dengan tdiak benar.

“Sayangnya, semua ekonomi APEC mengamini betapa sulitnya mencari terobosan atas kompleksitas pelaksanaan kemitraan pemerintah dan swasta dalm pembangunan infrastrukttur” jelasnya.

Untuk mengatasi persoalan kemitraan, Delegasiindonesia mengajukan beberapa alternatif terobosan, diantaranya pentingnya regulasi yang benar-benar kuat, tata keloala pemerintahan yang baik dan transparan , proses birokrtasi yang simpel dan pengutan pemerintah dalam pengelolaan proyek. (K4/R7)