Aset Pemkot Dipantau Lewat Perjanjian

Tidak ada komentar 106 views

Surabaya, (DOC) – Usulan Ketua DPRD Surabaya, Mochammad Machmud, agar pemerintah kota (pemkot) membuat dinas khusus yang menangani aset sepertinya sulit terwujud. Meski saat ini pemkot sedang genjar dalam upaya menyelematkan aset-asetnya, ternyata mereka lebih memilih menerapkan kebijakan evaluasi kerjasama lima tahunan.
Walikota Surabaya, Tri Rismaharini menyatakan, belajar dari beberapa kegagalan pemkot dalam menyelamatkan asetnya, kini pemerintah kota akan lebih intens dalam mengevaluasi setiap perjanjian dengan pihak ketiga.
“Saya percaya, jika ada evaluasi lima tahunan aset-aset yang dipinjamkan akan mudah dikontrol dan diawasi,” tandas Walikota.
Mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Surabaya itu melanjutkan, kalau perjanjian masih bisa dikontrol, maka aset kota tak akan lepas begitu saja. Semua itu membutuhkan perhatian serius dalam mengatasi polemik ketika terjadi sengketa.
“Kalau sebelumnya pemkot selalu dirugikan. Banyak perjanjian yang tak menguntungkan, makanya aset lepas. Itu yang kami tak ingin terjadi lagi,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pengelolaan Tanah dan Bangunan (DPTB) Kota Surabaya Djumadji mengatakan, hingga saat ini dari dari semua aset pemkot berupa tanah dan bangunan hanya ada sekitar 54% yang telah disertifikatkan. Soal jumlah pasti aset milik pemkot, dia mengatakan perkiraannya mencapai ratusan ribu aset.
“Tapi, untuk jumlah pastinya, saya kurang tahu,” ujar Djumadji.
Namun demikian, ia mengaku optimis beberapa aset yang selama ini lepas ke pihak ketiga bisa diselamatkan. Hal itu, merujuk telah dibuatnya kesepakatan dengan beberapa lembaga yang ada di tanah air.
“Biar nanti tak ada kendala hukum. Ini sedang dalam proses ke arah sana, tunggu saja nanti,” jelasnya.
Wakil Ketua Komosi C (pembangunan) DPRD Surabaya Simon lekatompessy meminta pemkot serius soal pengawasan aset kota ini. Dia setuju dibentuk lembaga khusus yang hanya mengawasai aset kota ini. memang banyak aset kota yang rawan hilang.
“Kita hanya menyarankan ada lembaga khusus yang mengawasi. Kalau pemerintah kota tidak mau, ya nggak masalah,” ujar Simon.
Menurut Simon, bukti lemahnya pengawasan pemerintah kota terhadap aset yang dimiliki salah satunya bisa dilihat di wilayah Kenjeran dan Bulak. Dimana beberapa areal tanah yang dimiliki pemkot dengan leluasa dimanfaatkan oleh warga maupun pengusahan mendirikan bangunan.
“Ketika saya Sidak ke sentra ikan bulak, saya melihat sendiri banyak tanah yang dipakai oleh warga. Padahal, di depanya tertera jelas bahwa tanah tersebut milik pemerintah kota,” heran legislator asal Partai Damai Sejahtara (PDS) ini.(k1/r4)