Atur Zona RTRW, DPRD dan Pemkot Surabaya Susun Raperda RDTRK

foto : Eri Cahyadi saat hearing di komisi C DPRD kota Surabaya

Surabaya,(DOC) – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) yang dibahas oleh Komisi C DPRD kota Surabaya dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (DPR-KPCKTR) kota Surabaya, dipertegas lagi aturan soal larangan bangunan yang berdiri di zona Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Wacananya, pemerintah kota Surabaya berwenang membongkar bangunan yang melanggar zona RTRW. Harapannya zonasi tata ruang kota ini, dapat menyempurnakan Perda 12 Tahun 2014 tentang RTRW yang terkesan kurang tegas dalam mengatur zonasi tiap garis yang telah ditentukan.

Zonasi kawasan selama ini diklasifikasi dengan warna, seperti warna kuning, zona  boleh didirikan perumahan dan berpeluang membuka rumah usaha sesuai kelas jalan. Kemudian warna abu-abu adalah zona industri atau rumah susun, dan warna merah adalah zona ruang terbuka hijau (RTH) yang harus bebas dari bangunan.

“Kalau industri untuk perumahan ya kita pasti bongkar,” tegas Eri Cahyadi, Kepala Dinas PR-KPCKTR, saat hearing di Komisi C, Selasa (13/3/2018).

Mengenai sangsi, lanjut Ery, telah diatur dalam aturan perizinan. Bahkan, jika ada bangunan yang tak memiliki perizinan komplit maka akan dirobohkan paksa. Menurutnya, bangunan yang berdiri menyalahi peruntukkan dan tata ruang, maka izin mendirikan bangunan (IMB) nya tak akan di keluarkan oleh Pemkot.

Agung Prasodjo, anggota Komisi C DPRD Surabaya menanyakan sanksi bagi pelanggar zonasi nantinya. “Meski belum pada saatnya, namun kami perlu tahu sanksi pelanggar jika Perda ini berjalan,” kata Agung.

Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Syaifudin Zuhri,engatakan selama ini tidak ada aturan yang rinci dan detail mengenai pemanfaatan ruang. Mana yang boleh dan mana yang tidak semua bisa dilanggar.

“Pemkot selama ini membuat aturan lebih dulu menyesuaikan keadaan lapangan. Ini tidak boleh. Aturan harus dibuat sebelum kejadian. Selain itu ruas jalan saat ini carut marut,” kata Syaifudin Zuhri.

Nantinya ruas jalan ke perumahan dan industri akan diatur. Tidak campur, jalan kelas kampung dengan jalan industri. Syaifudin menyebut banyak pelajar tewas karena bersenggolan dengan truk gandeng dan trailer.

Kelas jalan juga harus disesuaikan. Jika kelas jalan kampung jangan ada truk besar melintas. Begitu juga peruntukan lahan untuk terbuka hijau tidak boleh diganggu sekali.

Syaifudin berharap Pemkot konsisten dalam menetapkan zonasi kawasan di Surabaya. Ia meminta dalam kurun waktu 5 tahun hingga 20 tahun ke depan ruas jalan juga harus tergambar sehingga menentukan tata ruang wilayah.

Menanggapi itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang, Ery Cahyadi, mengatakan akan menindaklanjutinya.

“Kami akan seperti ini nantinya,” katanya singkat.

Sementara itu, anggota Komisi C lainnya, M.Machmud, mendesak agar kelas bangunan disesuaikan rencana kelas jalan saat aturan dibuat. Tinggi bangunan dan peruntukan akan disesuaikan dengan rencana jalan.(av/r7)