Awas! Pemkot Ngawur, Caploki Lahan Veteran

Tidak ada komentar 215 views

Sutadji Hardjopranoto

Surabaya, (DOC) – Aksi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat mendorong veteran perang di atas kursi roda saat Parade Juang, hanya topeng belaka. Di balik semua itu, pemkot ternyata berwajah garang. Pemkot justru tak menghargai veteran perang dengan cara mencaplok dan mengakui lahan veteran sebagai lahannya.

Aksi pematokan lahan itu terjadi pada 13 Nopember 2012. Seperti yang terjadi di Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar. Tanah milik Yayasan Persatuan Bekas Gerilya dan Angkatan Perang Republik Indonesia (PB Gedapri) yang sudah dihibahkan bupati Surabaya saat itu (1952), Rng Bambang Soeparto kepada Boedi Tjokrodjojo, diam-diam diambil alih pemkot. Tanah seluas 180 hektare di Kecamatan Gunung Anyar, tiba-tiba dipatok Satpol PP Surabaya atas perintah camat Gunung Anyar yang meneruskan perintah wali kota Surabaya. Alasannya untuk penyelamatan aset pemkot.

Aksi itu juga tak meminta izin Gedapri karena pemasangan patok yang bertuliskan “Tanah Ini Milik Pemerintah Kota Surabaya” berada di dalam persil kantor Gedapri. Tentu saja Gedapri menuding jika pematokan itu layaknya aksi parti terlarang di-era 1965 yang merampas tanah rakyat.

Menurut Ketua Umum PB Gedapri Surabaya Sutadji Hardjopranoto, pihaknya memiliki bukti lengkap atas kepemilikan tanah tersebut. Bahkan beberapa veteran yang sudah tinggal di lokasi itu karena membabat alas, sudah memiliki bukti petok D.

“Tapi kenapa tiba-tiba Pemkot Surabaya mengakui kalau itu adalah tanahnya, atau Bekas Tanah Kas Desa (BTKD, red). Padahal dalam hearing di DPRD Surabaya pada April 2008, Djumadi yang dulu camat Gunung Anyar dan sekarang sebagai kepala DPTB mengakui kalau di wlayahnya tak ada BTKD. Nyatanya, saat dipatok pemkot, disebutkan jika itu BTKD. Ini kan aneh, kalau memang punya bukti, ayo kita duduk bersama,” tantang Sutadji.

Sementara pihak Gedapri mengkonfirmasinya ke Kelurahan Gunung Anyar, justru diketahui kalau tak pernah ada pembentukan Tim 9 untuk mengakui kalau di suatu wilayah itu adalah BTKD. Alas bukti bagi pemkot tidak kuat.

Sekadar informasi, pengakuan tanah Gedapri itu juga sudah dibuktikan dengan surat dari Surat Hibah Bupati Surabaya 1952, dari Dirjen Agraria yang dikeluaran Mayjen Bariyono pada 1979 dan dari Jawatan Topografi DAM V Brawijaya. Bukti itu sudah kuat sehingga Gedapri mampu mengklaim lahannya.

“Kami hanya minta lahan kosong kami yang dipatok agar dikembalikan. Sementara untuk lahan yang sudah dikuasai perumahan, harus dihitung ganti ruginya bagaimana dan yang akan dibangun juga harus dihitung. Ini tanah veteran, dan pemkot jangan semena-mena,” tambah Sutadji.

Sementara Lurah Gunung Anyar Muhadi saat dikonfirmasi di kantornya, mengaku tak mau mencampuri urusan itu terlalu jauh. “Ini kebijakan pimpinan untuk memertahankannya. Kami ini ibaratnya hanya Hansip saja,” ujar Muhadi.

 

Diduga Didanai Pengembang

Rupanya ada pihak lain dibalik pencaplokan lahan milik PB Gedapri itu. Sejak beberapa tahun lalu, di lahan tersebut berdiri perumahan yang dibangun tiga developer.

Saat itu, pihak Gedapri tak berdaya, karena para veteran itu memang tak memiliki dana dan kekuatan untuk melawannya. Makanya tanah tersebut, dibiarkan saja. Selama ini, Gedapri hanya melawannya melalui jalur diplomasi, tetapi selalu saja menjadi pihak yang dikalahkan.

“Beberapa tahun silam, lahannya memang sempat dipasang pita kuning semacam police line alias disegel pihak pemkot. Beberapa upaya pendekatan dilakukan, ternyata kandas. Usut punya usut, ternyata tiga pengembang perumahan di lahan itu, rela mengumpulkan uang miliaran rupiah untuk disumbangkan ke pemkot hanya untuk menyegel lahan Gedapri saja,” cerita Sutadji.

Belakangan, setelah pihak Gedapri membeberkan kekuatan hukum atas kepemilikan lahan itu ke TNI, barulah segel itu dibuka. “Saat pemasangan patok itu, tak satupun pihak pemkot atau polisi yang mendampingi meminta izin kepada kami. Padahal pintu kantor kami terbuka, tapi petugas hanya seliweran saja. Saat kami minta pejabatnya masuk, selalu saja menghindar dan beralasan harus mengawasi pematokan di lahan lain yang ada di dekat kantor kami,” jelas Sutadji.

Untuk masalah keabsahan lahan itu, sekali lagi, Sutadji mengaku jika pihaknya sudah berkirim surat ke Depatemen Pertahanan dan Keamanan RI. Jawaban surat itu, paling lambat minggu depan sudah diterima Gedapri.

“Di kelurahan sendiri, memang ada upaya menghapus jejak tanah milik veteran tersebut. Rata-rata surat tanah veteran yang menggarap lahan itu sudah ada sejak 1959, namun ada klasiran (pemutihan riwayat tanah, red) yang menghapusnya jika tanah itu mulai digarap sejak 1974. Anehnya petok milik penggarap itu tak ditarik sama sekali jika ada pemutihan surat, ini sama saja seolah-olah menjadikan para penggarap itu orang liar. Ini kesan untuk menghapus kepemilikan Gedapri,” urai Sutadji. (co/r4)