Awasi Penyadapan Melalui Operator Telekomunikasi

Tidak ada komentar 113 views

Jakarta,(DOC) – Kementerian Komunikasi dan Informatika mengeluarkan tujuh instruksi kepada seluruh operator telekomunikasi di Indonesia untuk melakukan Pengawasan Penyadapan Salah Kaprah (Waspadalah). Hal ini dilakukan terkait penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan sejumlah pejabat negara.
Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengatakan, pihaknya mengadakan rapat dengan operator telekomunikasi untuk meminta klarifikasi terhadap keterlibatan para operator dalam hal penyadapan. “Semuanya sudah klarifikasi sesuai dengan aturan yang berlaku, ada lima Aparat Penegak Hukum yang memiliki hak untuk melakukan penyadapan,” kata Tifatul di Kantornya, Jakarta, Kamis (21/11/2013).
Tifatul mengungkapkan bahwa penyadapan yang dilakukan Australia bisa dari Base Transceiver Station (BTS) dan melalui satelit. Oleh karena itu, dirinya memangil para operator telekomunikasi. Tifatul menyebutkan tujuh instruksi yang harus dilakukan oleh operator telekomunikasi adalah pertama memastikan kembali, keamanan jaringan yang digunakan sebagai jalur komunikasi RI-1 dan RI-2 sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) pengamanan VVIP.
Kedua, memeriksa ulang seluruh sistem keamanan jaringan (umum-evaluasi). Ketiga, mengevaluasi outsourching jaringan (kalau ada) perketat perjanjian kerjasama. Keempat, memastikan hanya APH yang berwenang melakukan penyadapan: Gate Away (KPK,Kepolisian, Kejaksaan, BIN, dan BNN).
Kelima, memeriksa apakah ada penyusup-penyusup gelap penyadapan oleh oknum swasta ilegal. Keenam, melakukan pengujian (audit) terhadap sistem perangkat lunak yang digunakan apakah ada “back door” atau “bot net” yang dititipkan oleh vendor. Ketujuh, melakukan pengetatan aturan terkait perlindungan data pelanggan, registrasi, informasi pribadi sebagai modern licensing.
“Saya kasih satu pekan untuk evaluasi tujuh instruksi tersebut,” tuturnya. Tifatul menambahkan apabila ada operator yang benar-benar terlibat dalam penyadapan tersebut, maka perusahaan tersebut akan ditutup. “Kalau memang terlibat, ini kan melanggar UU bisa ditutup usaha telekomunikasi. Kita dengar jawaban mereka dulu,” pungkasnya.(co/r7)