Awi : Takut Kehilangan Kekuasaan, Politisi Asal Tuding Puti Langgar Aturan

Foto : Adi Sutarwiyono bersama Whisnu Sakti Buana

Surabaya,(DOC) – Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPC PDIP Kota Surabaya, Adi Sutarwijono menduga ada pihak yang khawatir kehilangan kekuasaan setelah dua periode menjabat.

Pernyataan ini menanggapi tudingan politisi Partai Nasdem, Vinsensius Awey, yang mempersoalkan kehadiran Puti Guntur Soekarno di Kapas Krampung Plaza(Kaza) pada acara Pahlawan Ekonomi, Minggu(4/3/2018), dengan alasan kegiatan program Pahlawan Ekonomi itu dibiayai oleh APBD Pemkot Surabaya. Serta, kehadiran Walikota Surabaya, Tri Rismaharini yang dianggap ikut berkampanye di acara tersebut.

Seperti diketahui, Partai Nasdem bersama dengan Partai Demokrat, Golkar, PAN, Hanura dan PPP adalah pendukung Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak.

Adi menegaskan, bahwa kehadiran Tri Rismaharini pada kegiatan Pahlawan Ekonomi tak melanggar aturan. Pasalnya, sebelumnya sudah mengajukan ijin cuti kampanye.

“Sesuai UU Pilkada dan PKPU 4/2017. Kami tertib, Untuk mendampingi Mbak Puti, kemarin Bu Risma ijin cuti 2 hari, Sabtu-Minggu,” tegas pria yang akrab disapa Awi ini, Selasa(6/3/2018).

Bahkan Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya ini meyakini, jika pada Minggu(4/3/2018) pagi, Risma dan Puti turun ke car free day, maka tentu suasananya akan lebih heboh. Namun hal itu tak dilakukan karena disadari berpotensi melanggar aturan.

“Karena kami sadar, Mbak Puti sudah ditetapkan sebagai paslon, sehingga terikat hukum kampanye seperti diatur UU Pilkada dan PKPU 4/2017. Tidak boleh kampanye memakai dana APBD atau fasilitas pemerintah. Sementara car free day dibiayai APBD,” katanya.

Awi menjelaskan, Mbak Puti dan Bu Risma tidak diijinkan oleh tim kampanye untuk turun di car free day, karena melanggar etika dan hukum kampanye. Kami memilih kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan.

“Jadi, kegiatan Pahlawan Ekonomi di Plaza Kapas Krampung semua clear. Itu tidak dibiayai APBD. Dan, Bu Risma pada posisi cuti,” jelasnya

Politisi PDIP ini menegaskan bahwa partainya ingin memenangkan kompetisi demokrasi ini dengan cara-cara jujur, berkeadaban, dan taat aturan. Bukan cara yang melanggar aturan.

“Kami justru menilai, pihak lain yang menghalalkan segala cara termasuk menabrak aturan dan etika,”  tandasnya.

Dugaan tersebut berdasarkan pada kegiatan Cawagub Emil Dardak dan istrinya Arumi Bachsin yang menggunakan Taman Bungkul dan Car Freeday untuk sosialisasi pada warga Surabaya.

Seperti pemberitaan sebelumnya, Wakil Ketua DPC PDIP, Sukadar menyatakan, bahwa  pada Peraturan KPU No. 4 tahun 2018, pasal 68 ayat (1) huruf (h) ditegaskan, kampanye dilarang menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah.
“Kalau masih menjadi Calon Wakil Gubernur saja sudah bertindak tidak etis dan melanggar peraturan, apa jadinya wajah pemerintahan Jawa Timur ke depan. Apa tidak bisa mencari cara sosialisasi lain yang tidak melanggar peraturan,” katanya.

Menurutnya, pada APBD Kota Surabaya, pengelolaan Taman Bungkul berada di tangan Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau. Sedang kegiatan CFD, alokasi anggaran dikelola Dinas Lingkungan Hidup.

“Saya bertugas di Komisi C, yang bermitra dengan kedua dinas itu. Saya wajib memastikan bahwa penggunaan APBD dilaksanakan sesuai tujuan, tidak ditunggangi untuk keperluan lain,” katanya.(r7)