Bahas PAW Musyafak Rouf, Kader PKB Duduki Fraksi

Tidak ada komentar 161 views

Surabaya, (DOC) – Gubernur Jawa Timur akhirnya melayangkan kembali surat peringatan kepada DPRD Surabaya terkait PAW Musyafak Rouf. Dalam surat bernomor 171/11858/011/2013, Gubernur menekankan bahwa karena Musyafak Rouf sebagai anggota DPRD telah terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 110 ayat 1 huruf a dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap.
Dengan demikian Musyafak Rouf diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota DPRD. Hal ini menurut Gubernur sudah sesuai dengan PP 16/2010 tentang Susduk DPR/DPRD pasal 112 ayat 1, yang intinya jika sudah ada putusan tetap atas kasu pidana anggota legislative maka keanggotaannya diberhentikan dengan tidak hormat.
Pada surat yang dilayangkan Sekdaprov Dr.Rasiyo atas nama Gubernur Jatim ini, pihak Pemprov meminta agar DPRD Srabaya segera mengajukan usulan pemberhentian atas nama Musyafak Rouf baik sebagai anggota DPRD maupun sebagai wakil ketua DPRD Surabaya.
Terkait masalah ini pula, Senin(24/6), kemarin sejumlah pengurus DPC PKB Surabaya dan sejumlah kadernya mencoba bertemu dengan ketua DPRD Surabaya, M Machmud.
Rombongan PKB ini dipimpin oleh ,Satuham Wakil ketua dan Hasanalu Bahri sekretaris DPC PKB Surabaya dan sejumlah kader.
Dikonfirmasi soal keberadaan sejumlah kader yang berada di ruang fraksi DPRD, Satuham mengatakan bahwa keberadaannya hanya gerakan moral untuk mengawal jalannya Banmus yang saat itu sedang berlangsung.
“Tidak ada niat tertentu, apalagi sampai ada kata-kata menduduki fraksi, keberadaan teman-teman kader PKB ini semata-mata hanya merupakan gerakan moral untuk mengawal jalannya rapat banmus terkait proses PAW Musyafak Rouf yang sudah seharusnya di pecat dengan tidak hormat seperti yang tertuang dalam surat Gubernur,” terang Satuham yang lebih dikenal sebagai Ulama.
Meski sebelumnya proses PAW Musyafak Rouf di rapat Banmus sempat terganjal dengan permintaan surat fraksi oleh Masduki Toha, namun Hasanul Bahri sekretaris ketua DPC PKB tetap akan mendorong DPRD Surabaya segera memprosesnya dengan tanpa surat fraksi karena tidak menjadi persyaratan yang ditentukan.
“Meski permintaan surat fraksi sangat bisa kami penuhi, namun kami tidak perlu surat itu karena memang tidak ada dalam aturan, apalagi surat peringatan kedua dari Gubernur sudah dikeluarkan, demi kepentingan partai, kami tetap meminta agar ketua DPRD segera memproses PAW Musyafak Rouf,” jelas Hasanul Bahri. (r4)