Baktiono; Unas SD Jangan Terpengaruh Bocoran Soal

Tidak ada komentar 124 views

Surabaya,(DOC)Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Masyarakat DPRD Surabaya Baktiono, Sabtu (17/5/2015) mengatakan, para siswa SD di Surabaya siap menghadapi ujian sekolah, 19 – 21 Mei. Pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan Kota Surabaya selama ini telah memberikan fasilitas try out on line dan off line. Ia yakin dengan persiapan tersebut, para siswa tak akan grogi saat mengikuti ulangan.

“Persiapan akademik sudah melalui try out on line dan off line,” tuturnya.

Persoalnnya, menurut Baktiono adalah mencegah beredarnya isu bocoran soal. Isu tersebut dinilai bisa menganggu konsentrasi para siswa. Apalagi dalam ujian Nasional untuk siswa SMP dan SMA sederajat sebelumnya berkembang isu beredarnya bocoran soal jawaban.

“Meskipun sulit tapi buktinya ada (Bocoran jawaban)” tegasnya.

Berkembangnya bocoran soal maupun jawaban, ditengarai karena munculnya kekhawatiran atas rendahnya nilai ujian. Padahal, nilai itu menjadi rujukan untuk mendaftarkan diri ke sekolah negeri. Sehingga, tak heran menurut Baktiono, siswa , oknum guru dan orang tua berupaya mendapatkan bocoran soal maupun jawaban itu.

“Ortu, siswa, oknum guru berlomba mendapatkanan nilai maksimal dengan cara yang tak lazin, karena jenjang sekolah ditentukan oleh nilai maksimum,” kata Baktiono.

Untuk mencegah beredarnya bocoran soal dan jaawaban, Baktiono mengharapkan, pelaku yang terlibat dalam kebocoran soal dan jawaban diberi sanksi tegas. Karena telah dianggap menciderai kejujuran.

“Bila perlu sanksi pidana,” tegasnya.

Namun demikian, cara yang efektif untuk mengatasi masalah kecuranagan dalam ujian sekolah menurut anggota fraksi PDIP ini adalah dengan tidak menjadikan Unas atau Ulangan Akhir sekolah sebagai tolak ukur kelulusan.

“Sebaiknya ujian hanya sebagai pemetaan kualitas pendidikan di daerah,” terangnya.

Untuk itu, untuk naik ke jenjang sekolah berikutnya para siswa mengikuti ujian lagi.

“Jangan jadi tolak ukur, untuk masuk ke sekolah negeri tetap melalui tes, seperti masuk ke sekolah kawasan,” jelasnya.

Komisi D sebenarnya sejak beberapa tahun lalu menolak ujian sekolah digunakan sebagai syarat kelulusan. Pasalnya, masing-masing daerah materi pendidikan yang diberikan bisa saja berbeda.

“Gak bisa disamaratakan, bagaimana dengan di daerah-daerah terpencil yag gurunya sarana dan prasarananya kurang apa bisa bersaing dengan daerah perkotaan,” katanya.
Baktiono berharap soal ujian disusun oleh masing-masing daerah. Pasalnya, pemerintah daerah mengetahui kondisi pendidikan di wilayahnya. Namun, ironisnya meski sempat diwacanakan hingga kini belum ada tindaklanjutnya.

“Ujian sekolah diserahkan ke daerah hingga kini belum ada realisasinya,” imbuhnya.

Namun demikian, pihak sekolah masih memegang peran penting dalam menentukan kelulusan siswa. Pasalnya, prosesntase kelulusan perbandingannya 60 persen ditentukan oleh sekolah, sementara sisanya 40 persen dari hasil ujian yang dibuat oleh pemerintah pusat. (k4/r7)

Tag: