Bangunsari Berikutnya Pulangkan PSK Dolly, Dewan Tak Yakin

Surabaya,(DOC) – Pemkot Surabaya akan kembali memulangkan Pekerja Seks Komersil (PSK) di Lokalisasi Bangunsari di Tambak Asri Krembangan, Kamis (29/5/2013) mendatang. Tidak tanggung-tanggung, untuk pemulangan nanti, akan hadir pihak Kementerian Sosial (Kemensos) yang akan menyerahkan anggaran Rp. 1 miliar, untuk bekal PSK di kampung asalnya.

Wali Kota Tri Rismaharini menegaskan, secara bertahap pemulangan akan dilakukan bagi PSK di Lokalisasi Dolly yang anggarannya diprediksi mencapai Rp. 10 miliar. “Untuk (uang saku) mucikari itu dari pemprov,” kata Risma seusai rapat paripurna di DPRD, Selasa(21/5/2013).

Risma menyatakan sudah punya strategi untuk merayu para psk dolly agar mau kembali ketempat asalnya. Bahkan dirinya juga sudah melakukan pendekatan ke warga di sekitar Dolly. “Warga siap. Tidak usah tanya strategi. Tahun ini diharapkan bisa selesai, tapi terus terang ada kendala,”papar wali kota perempuan pertama ini.

Salah satu upaya mendekatkan program pemulangan PSK yang terus dilakukan, imbuh Risma, adalah dengan menggelar bhakti sosial tiap minggu. Selain itu mengkampanyekan membangun pasar di areal lokalisasi. Ini yang akan dilakukan di Bangusari. Risma mengklaim suasana Bangunsari saat malam sudah seperti kampung pada umumnya. Suasana rumah terlihat di bangunan eks wisma.

Terpisah, anggota Komisi D DPRD Surabaya Yayuk Puji Rahayu menilai pemulangan PSK yang dilakukan pemkot bersama pemprov selama ini masih banyak penyimpangan.

“Ada PSK yang mengaku dipaksa pulang, diusir. Pakaiannya dikemasi dari wisma. Ada yang dipulangkan dari lokalisasi, namun turun di jalanan kota. Bukannya ke kampung asalnya,” kata Yayuk.

Kendati demikian Ketua Kesehatan Indonesia Raya (Kesira) Surabaya, salah satu organisasi sayap DPC Partai Gerindra ini tetap memberikan apresiasi atas upaya pemkot bersama pemprov.

Caleg Partai Gerindra untuk DPRD Jatim dari dapil Surabaya-Sidoarjo ini minta pemprov membuat nota kesepahaman dengan pemkab/pemkot se Jatim tentang pemulangan dan pembinaan PSK.

Artinya, PSK yang terjaring razia atau dipulangkan dari Surabaya. Menjadi tugas pemkab/pemkot yang membawahi daerah asal PSK untuk mengawasi sekaligus melakukan pembinaan.

Terpisah, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Jatim menilai pemulangan PSK belum menuntaskan masalah. “Prosedur penutupan dan pemberian dana stimulan yang selama ini disebut pesangon ke Pedila (perempuan yang dilacurkan, istilah lain untuk PSK oleh KPI) serba tidak jelas. Termasuk mekanisme penyalurannya. Dari tahun ke tahun jumlah nominal pesangon tak konsisten. Apakah memang kurang atau diambil mucikari sebagai ganti hutang,” kata Eka Dian Safitri dari KPI.

Mereka menilai pemulangan memunculkan masalah baru. Di antaranya, keberadaan virus penyakit yang dibawa Pedila ke kampung asalnya.

“Ada Pedila yang kesan awalnya dipulangkan, diantar menggunakan bus, tapi diturunkan di Jalan Demak. Mereka kemudian pindah di gang sebelah,” ungkapnya.

Program pemkot sehubungan upaya penutupan lokalisasi, kata Eka Dian, memunculkan masalah baru. Selain Pedila, banyak warga yang selama ini menggantungkan hidup di lokalisasi.

“Kalau ada pelatihan buat Pedila, pesertanya justru ibu-ibu sekitar lokalisasi. Ini karena Pedila tidak punya KTP Surabaya. Disisi lain, pesangon yang diberikan, Rp 3 juta tak cukup buat modal wirausaha,” tukasnya.

Terdesak kebutuhan ekonomi, Pedila yang sebelumnya sudah menerima pesangon akhirnya menekuni profesi lama, bukan di lokalisasi melainkan kos-kosan. Ini memunculkan serpihan lokalisasi baru yang sulit dikontrol. Termasuk penerimaan “tamu” di rumah kos.(r7)