Banleg DPRD Surabaya Sulit Kumpulkan Anggota

Tidak ada komentar 168 views

Surabaya, (DOC) – Mengacu tugas dan fungsi dewan untuk legislasi, budgeting dan kontroling, tentu memerlukan koordinasi secara aktif. Namun saat ini, dengan kondisi di DPRD Surabaya saat ini, hal itu semakin sulit dilakukan.

Sebagai Ketua Badan Legislasi DPRD Surabaya, Tri Didik Adiono mengatakan bahwa dirinya seringa kali merasa sangat kesulitan untuk mengumpulan anggotanya. Ini lantaransering terjadi jadwal rapat yang bertabrakan. Belakangan, diperparah dengan kekisruhan internal terkait posisi ketua DPRD.

“Selama ini saya memang kesulitan untuk melakukan rapat di Banleg karena sering terjadi jadwal rapat ganda, sehingga sulit mendapatkan anggota lengkap. Apalagi sekarang ada masalah soal perseteruan ketua dewan,” ucap Didik Bledek, sapaan akrabnya.

Banleg sampai saat ini masih mempunyai beban 33 Raperda yang harus selesai di tahun 2013. “Secara pribadi saya memang pesimis terhadap penyelesaian 33 raperda yang masih tersisa, jika situasi dan kondisi di dewan masih seperti ini, saya berharap teman-teman tetap bisa menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota dewan, terutama di Banleg meski saya sangat mengerti bahwa ada permasalahan intern yang sedang terjadi,” keluh Didik.

Sementara Adi Sutarwiyono anggota Komisi C DPRD Surabaya asal FPDI Perjuangan yang pernah menjadi staf ahli wali kota menjelaskan, dewan itu adalah tempatnya politisi yang diharapkan bisa mengupas sekaligus mencairkan segala persoalan yang diangap rumit. “Dewan itu tempatnya para politisi yang harusnya bisa mengurai benang kusut, bukan petarung yang bicara soal kalah dan menang,” jelas politisi yang akrab disapa Awi ini.

Terkait telah dikeluarkannya surat PAW terhadap Wishnu Wardhana dan Agus Santoso, Awi berpandangan bahwa prosesnya bisa dianggap sah jika tahapannya dilalui sesuai mekanisme yang berlaku. “Saya ini dianggap sah secara konstitusi sebagai anggota dewan setelah mendapatkan SK Gubernur, rapat Banmus kemudian di paripurnakan. Demikian juga SK Gubernur soal PAW WWdan Agus, tetap belum bisa di anggap lengkap dan pas legalitasnya jika proses lanjutannya tidak dilalui sesuai mekanismenya, ibarat sebuah UU masih di perlukan Perwali untuk pelaksanaannya,” tambah Awi. (r4)