Banleg DPRD Surabaya Susun Raperda Perlindungan Tenaga Kerja

Surabaya – Banyaknya persoalan yang dialami oleh para buruh mendorong Badan Legislasi DPRD Surabaya mengajukan hak inisiatif untuk membuat Raperda Perlindungan tenaga kerja. Anggota Badan Legislasi, Alfan Khusaeri, kamis (14/2/2013) mengatakan, dari sejumlah permasalahan buruh yang masuk ke dewan, sebagian besar disebabkan oleh lemahnya perlindungan.
“problem krusial terkait perlindungan. Dari evaluasi banleg (Badan Legislasi) banyak hearing yang dilakukan di dewan permasalahannya pada lemahnya perlindungan pada buruh.” Papar Anggota Fraksi PKS
Namun demikian, Banleg akan memfokuskan pembasahan raperda perlindungan tenaga kerja pada buruh yang bekerja di lingkungan pabrik atau poerusahaan swasta. Bentuk perlindungan yang dilakukan berkaitan dengan upah, kesehatan, jaminan hari tua. Raperda ini menurut Wakil ketua Komisi A ini merupakan regulasi pertama soal perlindungan buruh di Surabaya.
“Ini sebagai awal untuk membuat perlindungan buruh di Surabaya” ujar lulusan Teknik kimia Institut tehnologi sepuluh Nopember ini.
Saat ini, banleg tengah menginventarisir berbagai persoalan tenaga kerja. Untuk mengurai persoalan buruh, Alfan mengungkapkan pihaknya akan mengundang perwakilan buruh, serikat tenaga kerja , pengusaha, serta akademisi.
“Kita membutuhkan masukan dari berbagai pihak, termasuk para pakar terkait jaminan kesejahteraan serta penyelesaian permasalahan” tegasnya.
Meski sudah ada Undang-undang ketenagakerjaan, ia menegaskan, aturan tentang perlindungan tenaga kerja tidak berbenturan dengan peraturan diatasnya.
“dari sisi hukum akan kita kaji. Gak mungkin menabrak (aturan) yang ada diatas” terangnya.
Alvan khusaeri menegaskan, dalam menyusun raperda perlindungan tenaga kerja selain menelaah aspek legal formal, pihaknya juga akan mengkaji , dari sisi social dan aspek lainnya. (k-4)