Bantah Ada Perpecahan di Fraksi PKB DPRD Surabaya

Surabaya, (DOC) – Wakil Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) di DPRD Surabaya, Masduki Toha, membantah bahwa di internal partainya saat ini sedang terjadi perpecahan. Hal itu setelah adanya surat dari DPP PKB yang menunjuk KH Muhammad Na’im Ridwan sebagai calon pengganti Wakil Ketua DPRD Surabaya, Musyafak Rouf. Sebab, kabar di internal PKB Surabaya menyebut Masduki-lah yang justru ngebet menduduki kursi tersebut.

“Ah tidak ada itu perpecahan. Di Fraksi PKB Surabaya itu hanya tersisa empat orang. Dari lima dikurangi Pak Musyafak (ditahan, red), hanya empat orang. Tidak mungkin terjadi perpecahan,” tegas Masduki Toha.

Menurut Masduki saat ini dirinya justru sedang dibingungkan kebutuhan dana partai menyambut Pemilu 2014 mendatang. Makanya DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Surabaya terus ngotot menagih hak kedewanan Wakil Ketua DPRD Surabaya Musyafak Rouf, sejak ditahan di Lapas Klas I Surabaya di Porong terkait kasus gratifikasi senilai Rp720 juta.

“Rinciannya, gaji bulanan sekitar Rp7.500.000, tunjangan perumahan, gaji pokok, tunjangan komunikasi, tunjangan kesehatan, tunjangan jabatan dan lainnya yang jumlahnya berkisar Rp21-22 juta per bulan,” sebut politisi asal Surabaya barat tersebut.

Oleh karena itu, dirinya mensinyalir bila belum cairnya hak kedewanana Musyafak Rouf selama kurun waktu 9 bulan itu, sengaja diendapkan. karena berdasarkan penulusuran yang pernah ia lakukan, terdengar kabar bahwa hak Musyafak baru dicairkan ketika yang bersangkutan sudah dipastikan angkat kaki dari Gedung DPRD Surabaya.

“Saya sempat menagih ke bendahara sekretariat dewan. Jawaban yang saya dapat justru apa? Hak kedewanan Pak Musyafak bisa cair seketika itu juga, berapa pun jumlahnya jika yang bersangkutan di-PAW. Ini berarti ada latar belakang politik,” imbuhnya.

Untuk itu, dirinya bersama anggota FPKB yang lain seperti Musrifah, Mazlan Mansur, dan KH Muhammad Na’im Ridwan telah sepakat akan mendatangi Ketua DPRD Wishnu Wardhana. “PKB Surabaya itu butuh dana besar. Oleh karena itu kami akan ngotot meminta. Apapun alasannya,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Kehormatan DPRD Surabaya Agus Santoso menyebut penghentian hak kedewanan Musyafak sudah sesuai aturan hukum. Yaitu, Undang-Undang 27/2009 MPR, DPD, DPR dan DPRD yang diperkuat Peraturan Pemerintah 16/2010 tentang Tata Tertib DPRD mengatur siapa saja anggota dewan yang tersandung kasus hukum.

“Saya tidak bicara kasus Pak Musyafak, tapi semua anggota dewan. Jika ada anggota dewan yang tersandung kasus hukum dan memiliki kekuatan hukum tetap oleh MA, maka sejak putusan hukum tetap, anggota dewan bisa diberhentikan. Hak-hak yang didapat juga dicabut, termasuk fasilitas lain,” kata Agus Santoso.

Khusus kasus Musyafak, kata Agus, Sekretariat DPRD Surabaya sudah benar jika menghentikan hak-hak Musyafak per 3 Maret 2012. karena sikap yang dia sampaikan atas nama ketua BK ini murni mengacu aturan hukum, Undang-Undang 27/2009 dan PP 16/2010. Dimana di dalam PP secara jelas disebutkan, Apabila masalah hukum anggota dewan sudah berkekuatan hukum tetap, maka harus diberhentikan (hak kedewanan).

“Jadi tidak benar jika ada yang mengatakan keputusan tersebut bekaitan dengan masalah politisi,” tegasnya.

Sekadar diketahui, sumber di internal DPRD Surabaya menyebut hak-hak kedewanan Musyafak, diantaranya total pendapatan sekitar Rp21-22 juta per bulan (gaji pokok, tunjangan perumahan, tunjangan komunikasi, tunjangan kesehatan, tunjangan jabatan). Selain itu, 2 mobil Toyota Altis dan Toyota Kijang Kapsul. (k1/r4)