Bantuan Asing dan Kedaulatan Bangsa

 Advetorial, Lainnya

Oleh: Gugun El Guyanie


Polemik tentang bantuan asing mengemuka kembali setelah beberapa LSM dan ormas dalam negeri terindikasi menerima suntikan dana dari LSM asing untuk proyek pengendalian tembakau. Bahkan institusi kementerian, lembaga negara independen, dan perguruan tinggi yang seharusnya steril dari “transaksi proyek asing” pun tercatat di dalamnya. Sebuah proyek raksasa dari Bloomberg Initiative yang diprakarsai oleh Walikota New York tiga kali berturut-turut, Michael Bloomberg, yang bertujuan untuk memerangi tembakau sudah mengucurkan jutaan dollar AS.

Aliran dana Bloomberg Initiative ke Indonesia sepanjang tahun 2008 sampai 2010 tercatat melibatkan Indonesia Corruption Watch (ICW) dengan jumlah 340 dollar AS, Lembaga Demografi FE-UI dengan jumlah 280.775 dollar AS dan 40.659 dollar AS, Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 455.911 dollar AS, serta organisasi Muhammadiyah dengan jumlah 393.294 dollar AS, yang sempat menghilang dari laporan Bloomberg Initiative. Masih ada beberapa LSM dalam negeri dan LSM asing serta lembaga negara penerima dana dari Bloomberg Initiative yang dapat diakses melalui laman “Bloomberg Initiative To Reduce Use, What We Fund, http://www.tobaccocontrol-grants.org/Pages/40/What -we-fund”.

Lantas adakah yang janggal dengan bantuan asing? Tulisan ini bukan semata-mata membongkar isu gerakan pengendalian tembakau, tetapi menganalisis bantuan asing dan intervensi asing terhadap kedaulatan politik dan ekonomi bangsa. Tulisan Kartono Muhammad dengan judul “Heboh Bantuan Asing untuk LSM” (Kompas, 28/7/2012) seolah mempropagandakan bahwa bantuan asing bukanlah hal baru, bahkan sejak zaman Bung Karno, sehingga seolah-olah tak ada masalah. Bahkan Kartono Muhammad menuduh kelompok yang mewaspadai bantuan asing sebagai sikap sok super nasionalis.

Pandangan dari Kartono Muhammad tersebut tentu menjadi pandangan yang sesat dan menyesatkan, jika kita tengok secara komprehensif. Artinya tidak semua bantuan asing berniat mulia untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan, perdamaian, kesehatan masyarakat dunia dan sebagainya. Penulis sependapat dengan Mahfud MD dalam tulisannya “Hati-hati dengan LSM Asing” (Sindo, 30/6/2012), yang secara implisit menyebutkan bahwa LSM asing punya motif mencari “untung” dibalik agendanya memberikan konsultasi, pendampingan, workshop, mendanai segala macam kegiatan. Kewaspadaan dini dari Mahfud MD patut diapresiasi, dengan menolak LSM asing yang akan mendanai acara-acara Mahkamah Konstitusi. Sehingga independensi, harga diri, martabat dan kedaulatan bangsa lebih terjaga.

Bung Karno sendiri sejak awal sudah sangat curiga dengan bantuan asing, baik berupa modal asing maupun pinjaman luar negeri. Bung Karno dengan tegas berkata “Go to hell with your aid”, pada saat menolak campur tangan IMF, mengecam utang luar negeri dan menentang AS. Utang luar negeri, modal asing dan bantuan alih teknologi tentu tak kosong dari motif politik ekonomi, kecuali ingin mendikte ideologi perekonomian dari ekonomi kerakyatan menjadi kapitalistik-liberal. Bahkan bantuan tersebut juga berupa beasiswa pendidikan yang diberikan kepada beberapa dosen FE-UI ke AS untuk mempelajari ekonomi liberal pada tahun 1957. Beasiswa ini juga berkat tangan asing, yakni Ford Foundation dan Universitas California di Barkeley. Ekonom lulusan dari Barkeley yang kemudian disebut sebagai Mafia Barkeley ini sengaja dipersiapkan untuk membelokkan arus ekonomi dari kerakyatan menjadi liberal.

Fakta lainnya yang melengkapi data di atas adalah pada saat Bung Karno menandatangani UU No 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing. Walaupun yang menandatangani UU tersebut adalah Bung Karno, namun anehnya yang bekerja keras menyusun draftnya adalah Mohammad Sadli dengan bantuan para konsultan United States Agency for International Development (USAID), yang pada saat itu memiliki kepentingan untuk mendorong terjadinya peralihan kekuasaan.

Bahkan proses legislasi nasional maupun legislasi daerah tidak steril dari bantuan asing. Bantuan tersebut bisa saja berupa konsultasi penyusunan naskah akademik, proses legal drafting hingga tahap pembahasan. Bantuan asing bukan barang haram, sepanjang tidak menggadaikan martabat dan kedaulatan bangsa. Politik luar negeri kita yang terbuka, tidak menutup diri terhadap tawaran kerjasama dari Negara-negara di dunia, asalkan dilakukan dengan prinsip egaliter.

Tapi bagaimana mungkin kita mengaku sebagai bangsa yang berdaulat, jika produk hukum peraturan perundang-undangan sudah menundukkan diri pada bantuan asing yang penuh kepentingan? (r4)

Penulis adalah Pengurus Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) PWNU DIY, alumnus Magister Ilmu Hukum UGM.