Bantuan Sosial Siswa SMA/SMK Kurang Mampu Mengambang, Hasil Konsultasi DPRD dan Pemkot ke Kemendagri

foto : Suasana konsultasi DPRD dan Pemkot Surabaya di Kemendagri

Surabaya,(DOC) – Sejumlah anggota DPRD kota Surabaya dan beberapa pejabat Pemkot yang berangkat konsultasi ke Kementrian Dalam Negeri(Kemendagri), masih belum mendapatkan hasil maksimal soal pencairan dana bantuan sosial untuk biaya pendidikan siswa SMA/SMK kurang mampu.

Kemendagri menganggap pemberian bantuan sosial kepada siswa SMA/SMK tidak mampu, merupakan tindakan menyalahi hukum.

Agustin Poliana anggota Banggar DPRD Surabaya,menjelaskan, pada prinsipnya bantuan ke siswa SMA/SMK kurang mampu diperbolehkan, sejauh kewajiban Pemkot terlaksana.

“Sebenarnya bisa tapi tidak wajib, sepanjang kewajiban Pemkot di laksanakan. Tapi Kemendagri angkat tangan saat ditanya soal acuan hukumnya oleh perwakilan Pemkot,” ungkap Agustin, Rabu(8/11/2017).

Dalam kesempatan itu, Kemendagri terkesan condong dengan penerapan aturan sesuai hukum yang telah ditetapkan, soal penyaluran bantuan siswa SMA/SMK kurang mampu di Surabaya. Meskipun dirinya dan Reni Astuti, anggota Banggar DPRD lainnya, berusaha untuk meyakinkan berulang-ulang.

“Tetap mereka beranggapan menyalahi aturan, sebelum ada Permendagri yang mengatur tentang pemberian bantuan kepada siswa SMA/SMK, yang kewenangannya telah diambil alih oleh Provinsi,” ungkapnya.

Politisi PDIP ini, meminta kepada eksekutif agar lebih solutif untuk mencari acuan hukum dalam menyalurkan bantuan bagi siswa SMA/SMK kurang mampu. Mengingat acap kali, pihak legislative melakukan konsultasi ke pemerintah pusat, hasilnya selalu mengambang.

“Pemkot nampaknya sangat hati-hati. Ya, kalau begini tidak ada good will untuk bisa menyalurkan bantuan ini. Seharusnya bisa jika Pemkot mau mencarikan solusi,” pungkasnya.

Dalam konsultasi ke Kemendagri, tim legislative di wakili oleh sejumlah anggota Banmus dan Banggar DPRD kota Surabaya. Sedang dari eksekutif diwakili oleh Yayuk Eko Agustin Asisten I, Dedy Kabag Bina Program, Ira Kabag Hukum dan staff Pemkot, tim ahli Prof. Sagitario serta perwakilan dari Kepolisian dan Kejaksaan.(rob/ r7)