Banyak Interupsi, 2 Agenda Paripurna DPRD Jatim

Surabaya (DOC) – Sidang Paripurna DPRD Jatim yang dilaksanakan hari ini, Senin (6/11/2017), banyak terjadi interupsi. Hal ini terjadi lantaran dalam nota wajib dibacakan gubernur, namun yang hadir Sekdaprov Akhmad Sukardi.

Anggota DPRD Jatim pun mendesak dilakukan penundaan. Intrupsi lantas bermunculan atas nota penjelasan gubernur jatim terhadap Raperda tentang rencana pembangunan industri provinsi jatim 2017-2037 dan perubahan ke 4 atas perda nomor 8 tahun 2013 tentang penyertaan modal. Akibatnya paripurna dua agenda tersebut dijadwal ulang Rabu (8/10) mendatang.

“Dalam undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang pembentukan peraturan perundang-undang untuk pengajuan dan pengambilan keputusan harus dihadiri gubernur atau wakil gubernur. Dan di nota penjelasan ini masuk pengajuan. Untuk itu harusnya gubernur jatim yang hadir dan membacakan bukan Sekdaprov Jatim,” ujar Ketua Fraksi PAN Agus Maimun.

Menurutnya, paripurna tidak bisa dipaksakan untuk diteruskan. Sekalipun dalam hal ini Gubernur Jatim Soekarwo tidak hadir dikarenakan harus mendampingi Presiden Joko Widodo ke Madiun. “Lebih baik dilakukan penundaan,” ungkapnya.

Di tempat yang sama Ketua Fraksi PKS Yusuf Rohana menambahkan, kehadiran gubernur atau wakil gubernur dalam membacakan usulan raperda sebenarnya sudah ada di tata tertib DPRD Jatim. Tetapi setelah pengesehannya, hal tersebut justru tidak ada. Itu yang membuat perbedaan argumen.
“Dalam pembuatan sudah ada di tata tertib itu sudah berdasarkan undang-undang,” kata Yusuf Rohana.

Sementara itu anggota Fraksi Partai Demokrat Renville Antonio menyampaikan hal yang berbeda. Politisi yang duduk sebagai wakil ketua komisi C DPRD Jatim ini menegaskan bahwa yang disebutkan harus dibacakan kepala daerah bukanlah norma yang ada di tata tertib. Melainkan ada di dalam penjelaskan batang tubuh undang-undang. Bukanlah di tata tertib yang menjadi norma.

“Artinya harusnya diperbolehkan nota penjelasan dibacakan oleh Sekdaprov jatim,” kata Renville.

Pascainstrupsi tersebut, pimpinan dewan melakukan istirahat sejenak dan merepatkannya. Apakah harus dilanjutkan ataukah dilakukan penundaan. Hasilnya dua agenda paripurna tersebut ditunda pada sidang berikutnya. (bah)