Banyak Kepala Daerah Terjerat Korupsi, DPR Revisi UU Keuangan Negara

Jakarta (DOC) –  Dewan Perwakilan Rakyat akan merivisi Undang-Undang Keuangan Negara. Revisi tersebut dilakukan menyusul banyaknya kepala daerah yang tidak memahami UU Keuangan Negara sehingga mudah terjerat kasus korupsi.

Anggota Komisi X DPR, yang juga merupakan anggota Badan Legislasi, Jamal Aziz mengamini kegaulauan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Diakui, keran reformasi yang menyebabkan rekrutmen kepala daerah  tanpa terbatas. Alhasil, siapa pun dapat maju sebagai kepala daerah tanpa memperhatikan kualitas.

“Inisiatif perubahan Undang-Undang Negara. Setelah kita bedah ternyata rumit. Saya juga pusing. kita hadirkan banyak pakar dan narsum,” kata Jamal Aziz Kamis (13/12).

Diakui, tidak semua kepala daerah murni korupsi dan menikmati uang haram, tetapi tidak sedikit yang terjerat kasus korupsi akibat mereka tidak paham administrasi keuangan negara. “Orang tidak mau tau apa dia bersalah dalam administrasi atau bukan,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri  Gamawan Fauzi mengakui banyak kepala daerah tak mengerti soal peraturan korupsi. Akibat ketidaktahuan para kepala daerah itulah yang bisa menjerumuskan mereka ke dalam kasus hukum itu. Banyak  kepala daerah yang tidak paham batasan-batasan tindakan yang disebut korupsi.

Sehingga pemerintah mendukung revisi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Dengan Undang-Undang itu,  diharapkan bisa mengakomodasi pengeculian tindakan kepala daerah dalam menggunakan anggaran dalam keadaan darurat.

Sebelumnya dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Istana Negara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan ada dua jenis korupsi. Pertama, pejabat memang sejak awa berniat untuk melakukan korupsi. Kedua, tindak pidana korupsi terjadi karena ketidakpahaman pejabat terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, jenis korupsi kedua-lah pejabat perlu diselamatkan. (K-4/kbr)