Banyak Masalah Kota Muncul, Risma Curiga Berkaitan Dengan Pilgub Jatim

Tri Rismaharini

Surabaya,(DOC) – Pasca berlangsungnya kunjungan Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto di Surabaya beberapa waktu lalu, nama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini  disebut memiliki ‘kans’ besar untuk menjadi Cagub Jatim.

Namun sejak itu juga, berbagai persoalan kota mencuat dari sejumlah kalangan masyarakat. Wali kota Tri Rismaharini menduga hal ini ada kaitannya dengan Pilgub Jatim.

“Ada indikasi, aku tidak akan ngomong itu, tapi aku tahu,” kata Tri Risma usai deklarasi damai antara bonek dengan PSHT di Mapolrestabes Surabaya, Kamis (12/10/2017).

Soal wacana pencalonanya sebagai Cagub Jatim, Risma menegaskan, bahwa dirinya tidak sedikit pun berminat. Sehingga tidak perlu repot-repot menggoyang pemerintahannya.

“Aku sudah ngomong kalau tidak ingin nyalon. Kalau ada sesuatu yang terjadi bukan kehendak saya tapi kehendak Allah,” tandasnya.

Penolakan itu, lanjut Risma, telah disampaikan langsung ke Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dan Sekjen DPP PDI Perjuangan. Dengan pernyataannya itu, Ia berkeyakinan, PDIP tidak akan merekomendasi dirinya untuk maju Pilgub Jatim.

“Aku sudah sampaikan ke Pak Hasto dan ke Bu Mega, InsyaAllah bukan. Wong dadi Wali Kota wes uangele koyok ngene. Teman-teman kan tidak tahu opo sing tak rasakno, opo sing tak kerjakno, gak tahu kan,” tegasnya.

Ia berpesan kepada seluruh staff-nya untuk berhati-hati dalam bekerja, karena ada yang mencurigai dan berusaha mencari kesalahan kinerja.

“Bukan benci tapi mencurigai, adalah sumbernya. Cuma aku juga tidak tahu,” katanya.

Ia juga sempat membeberkan proyek-proyek besar yang berjalan sesuai track, namun dicurigai. Namun meski begitu dirinya tak pernah takut bila dipersoalkan karena bisa di cek dengan mudah.

“Ada underpass Rp 80 miliar. Belum untuk makam warga, pengembang harus share sesuai luas wilayah. Mereka bantu underpass, Jembatan Ratna lalu pedestrian, kalau mereka kita bebani pasti teriak. Kalau tidak kita bebani apa-apa, teman dinas tidak main-main jadi mereka ikhlas,” ungkap Risma.

Kecurigaan lain yaitu anggaran Rp 18 Miliar yang akan digunakan dana cadangan sewa lahan jalur Trem, jika PT KAI tak mau melanjutkan kerjasama.

“Saya bilang KAI bisa teruskan kerjasama dengan kita, karena APBN ditutup. Sudahlah kita sewa lahan KAI, ada kemungkinan tidak kerjasama. Rp 18 Miliar masuk di PAK APBD 2017 kenapa, karena kalau KAI tidak mau kerjasama mana mau lahannya dipakai. Kemarin ada sisa anggaran kita ploting, tapi belum tentu cair,” tandasnya.

Risma juga menyinggung proyek pembangunan hotel Amaris di depan Gedung Negara Grahadi yang rencananya mempunyai 15 lantai. Perizinan hotel yang terletak di jalan Taman Apsari ini, tiba-tiba dipersoalkan sisi keamanan Grahadi.
“Perizinan hotel itu sudah tuntas, bahkan sudah clear dibahas tingkat Sekdaprov. Tidak mungkin kami berani konferensi pers kalau perizinannya tidak benar, tidak mungkin lah,” pungkasnya.(dtc/r7)