Bawaslu: KPU Melakukan Pelanggaran

Tidak ada komentar 89 views

Jakarta, (DOC) – Pelaksanaan pemilu legislatif 2014 berjalan damai tanpa ada gangguan keamanan, namun justru menghadirkan banyak persoalan yang dapat mengganggu proses demokrasi. Persoalan-persoalan tersebut bahkan memberi peluang bagi terjadinya situasi ketidakpastian yang dapat mengarah pada delegitimasi hasil pemilu legislatif itu sendiri.
Seperti peristiwa yang terjadi di 36 distrik di Yakuhimo, Papua dan tiga TPS di Kabupaten Sikka, NTT, yang terpaksa harus melakukan pemilu susulan. Hal ini dikarenakan logistik pemilu yang belum juga selesai terdistribusikan. Terdapat 506 TPS tersebar di 36 distrik tersebut.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat melalui komisionernya Hadar Nafis Gumay mengatakan bahwa paling lambat pemilu susulan tersebut harus selesai paling lambat pada akhir jadwal rekapitulasi di tingkat desa dan kelurahan yakni 15 April 2014.
“Persoalan pemilu di Papua ini memang dilematis. Jika logistik dikirimkan terlalu dini, KPU mengkhawatirkan kondisi keamanannya. Namun, jika pengiriman logistik baru dilakukan beberapa hari menjelang pemungutan suara, kondisi krisis seperti saat ini terpaksa harus dihadapi,” ucap Hadar.
Hadar juga menambahkan dalam proses perhitungan surat suara DPR, DPD dan DPRD di TPS, masih banyak ditemukan pemilih yang memasukan surat suara ke dalam kotak yang tidak sesuai. “Karena hal tersebut butuh waktu yang sangat lama untuk melakukan sortir hingga penghitungan surat suara.”
Sementara itu, masalah berbeda terjadi di 22 TPS di Desa Benteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor yang rencananya akan dilakukan pemungutan suara ulang dikarenakan adanya temuan ribuan surat suara yang sudah dicoblos terlebih dahulu.
“Di surat suara, terdapat Partai Demokrat dan PDIP yang sudah dicoblos,” ucap Dharma, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ciampea.
Dua masalah diatas ini sebenarnya hanya segelintir kecil dari banyaknya masalah yang terjadi saat pemilu legislatif kemarin. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga merilis sejumlah temuan pelanggaran saat pemungutan suara. Diantara banyaknya pelanggaran tersebut, ditemukan surat suara DPRD kabupaten atau kota, di 14 provinsi yang dinyatakan tertukar. Bawaslu menganggap, akibat dari tertukar surat suara itu, maka KPU dianggap melakukan pelanggaran serius.
Selain itu, Bawaslu juga menemukan dugaan politik uang dengan modus ‘serangan fajar’ selama masa tenang menjelang pemungutan suara pemilu 2014 kemarin. Bawaslu mengaku sudah melakukan koordinasi dengan kepolisian untuk mengusut dugaan pidana pemilu itu.
“Banyak temuan terkait dengan penggunaan uang selama masa tenang, apakah itu bentuknya serangan fajar dan sebagainya. Itu yang kini menjadi fokus kami dan Kepolisian. Kami akan mengusut tuntas siapa pelaku tersebut. Jika nanti terbukti pidana, maka Bawaslu wajib mengeluarkan rekomendasi yang isinya jika caleg tersebut nantinya terpilih, maka konsekuensinya harus didiskualifikasi” ucap anggota Bawaslu, Nasrullah.
Tetapi, Nasrullah belum mengungkapkan di daerah mana saja praktik politik uang itu terjadi dan siapa pelakunya. Ia menyampaikan, untuk membuktikan dalil-dalil pidana pada pelanggaran tersebut, Bawaslu akan menyerahkan berkas pemeriksaan kepada penyidik kepolisian.
Paling tidak ada tiga hal penting yang harus dipersiapkan dan dieksekusi penyelenggara pemilu. Ketiga hal tersebut ialah memastikan semua orang yang berhak memilih dapat menggunakan hak pilih, memastikan ketersediaan logistik, serta memastikan penghitungan dan rekapitulasi suara berlangsung jujur dan adil. Jangan sampai suatu saat nanti ada partai politik atau kelompok tertentu yang menuntut legitimasi pemilu ke Mahkamah Konstitusi. (r4)