BAWASLU PROVINSI JATIM: POLITIK UANG DAN KETIDAKNETRALAN ASN AKAN DISANKSI TEGAS

Anggota Bawaslu Jawa Timur, Totok Hariyanto

Batu, kpujatim.go.id– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur, menyatakan perang melawan politik uang dan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN). Dipastikan bagi siapa saja yang terlibat dalam pelanggaran, baik politik uang (money politic) dan ketidak netralitasan ASN akan mendapat sanksi yang tegas hingga sampai pemecatan.

Demikian dikatakan oleh Divisi Hukum Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jatim Totok Hariyanto, saat memberikan materi dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Kampanye dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) 2018, di Hotel Aster Kota Batu.

Soal kenapa politik uang harus dilawan, pria yang akrab dipanggil Totok menyatakan bahwa dalam semangat Pemilu sendiri biaya ringan. Setiap orang punya hak jadi pemimpin dan negara peduli, salah satunya dengan memfasilitasi untuk kampanye. Cukup modal keyakinan dan cita-cita, semua orang punya kesempatan untuk memperbaiki negara.

“Jadi jangan sampai semangat itu dicederai dengan money politik. Itu nanti akan kita lawan dan berhadapan dengan kami. Sangsinya juga sudah jelas, ada dewan etik (DKPP) yang juga akan mengeksekusi,” ujar Totok.

Terkait dengan netralitas ASN, menurut Totok sudah menjadi harga mati. Sebab, dengan semakin tidak netralnya ASN yang menjadi taruhan adalah integritas dari penyelenggara Pemilu karena kalau sampai terjadi, tentu akan ada pertanggung jawabkan hukum dan moral. Berpihak dalam bentuk apapun terhadap ASN, moral dari penyelenggara dipertaruhkan.

“ASN harus netral dan bila ada yang melanggar, tentu sangsi yang akan diterima sudah jelas, bahkan sampai pemecatan,” ungkapnya.

Dia berharap kerjasama 38 kabupaten/kota untuk sama-sama perang melawan politik uang dan netralitas ASN. Terlebih menjelang tahapan kampanye, yang butuh energi ekstra dalam melakukan pengawasan. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, termasuk dengan Polri untuk menindak tegas pelanggaran selama Pilkada serentak.

“Sejauh ini Bawaslu focus pada masa penetapan pasang calon, karena menjadi masa rawan pelanggaran sebelum kampanye,” pungkasnya.

(MC – TRIS/BAY)

KPU Jatim