Bela Pemodal, Wali Kota Surabaya Tak Pro-SKPD

Tidak ada komentar 164 views

Surabaya, (DOC) – Pembangunan SPBU Pertamina di lahan kompleks perumahan Pertamina Jl Raya Ketintang Madya, bakal mulus. Sebab Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sendiri yang mengingkari kajian Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) terkait peruntukan kawasan itu.

Dari peruntukan perumahan, bisa menjadi kawasan jasa komersil dan perdagangan. Padahal pada 17 Pebruari 2012 muncul disposisi DCKTR yang telah melakukan telaah lahan SPBU Pertamina.

Dari telaah sesuai disposisi ke wali kota, DCKTR yang saat itu dipimpin Sri Mulyono menyatakan jika pendirian SPBU itu tidak sesuai peruntukan, itu tertuang dalam suratnya ke Sekkota Surabaya dengan nomor 541.3/724/436.6.2/2012. Dengan begitu disimpulkan jika pendirian SPBU itu tidak sesuai RTRW dan RTRK yang ada. Dan dengan Perda RTRW 3/2007, pendirian SPBU itu hanya bisa dilakukan di kawasan jasa komersil dan perdagangan.

Sementara, saat ada pengajuan pembangunan SPBU tersebut, dari hasil telaah DCKTR sesuai disposisi wali kota menyatakan jika lokasinya ada di koridor jalan yang masih didominasi fungsi perumahan sehingga tak bisa untuk SPBU.

RTRW menyebutkan kalau itu masuk dalam UP. IX Achmad Yani yang lokasi persilnya diperuntukan bagi permukiman. Dan di RTRK UD Ketintang (Perda 10/1998) menyatakan peruntukan lahan pada persil itu adalah perumahan dengan rencana GSP 20 m dan GSB 4 m.

Bahkan sepanjang koridor Raya Ketintang Madya didominasi sebagai rumah tinggal dan SPBU terdekat berjarak 2 Km ada di Gunungsari. Dan yang vital, DCKTR menemukan jika permohonan itu belum dilengkapi persetujuan warga yang diketahui RT, RW dan Lurah setempat.

Sampai saat ini, warga juga tetap menolaknya. Namun seiring perkembangan, ketegasan wali kota pun serta merta berubah.

Ditemui usai paripurna di DPRD Senin (3/12/2012), Risma sapaan akrab wali kota yang dikonfirmasi seputar pelanggaran RTRW yang hanya dikenakan SKPD-nya sebagai pelanggaran Perda Bangunan, membantahnya. “Nggak, jadi begini lo. Nggak, saya cuma mengarahkan. Di RTRW nggak ada bunyi seperti itu. Itu nanti jalan itu jadi besar. Jalan di Ketintang Madya itu tahun ini kita perlebar karena begitu frontage itu jadi, saya pingin dari frontage itu segera keluar. Makanya jalan layer kedua saya hidupkan dan itu nanti jadi jalan besar di Ketintang Madya itu. Jadi menurut saya nggak ada itu pelanggaran, aku nggak ngerti pelanggarannya di mana,” sanggah Risma.

Bahkan jika disebut peruntukannya perumahan, Risma juga meminta agar semua pihak melihat RTRW tersebut. “Coba dilihat isinya, nggak mungkin dinas berani melakukan itu (jika ada pelanggaran, diloloskan, red),” tantang Risma. (co/r4)