Belum Final, Bacaleg Bisa Dicoret Berdasarkan Laporan Masyarakat

Foto : Sosialisasi Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih

Surabaya,(DOC) – Meski sudah daftar sebagai bakal calon legislatif di Komisi Pemilihan Umum (KPU), namun posisi Bacaleg itu masih rawan dicoret oleh partai.

Berdasarkan peraturan terbaru, ada tiga kriteria persyaratan yang bisa mempengaruhi posisi Bacaleg untuk keluar dari daftar pencalonan karena tidak memenuhi syarat.

Tiga kriteria itu adalah; meninggal dunia, mengundurkan diri dan berdasar laporan masyarakat terkait keterlibatannya dalam kasus pidana Korupsi, Pelecehan Seks dibawah umur dan menjadi bandar Narkoba.

“Aturan ini berdasarkan PKPU nomer 20 tahun 2018. Masyarakat bisa melapor ke KPU dan tim KPU yang mengcross-check ke Partai asal Bacaleg tersebut, atas kebenaran laporan masyarakat tersebut. Keputusannya tetap di tangan Partai pengusungnya,” ungkap Nurul Amalia Komisioner KPU Surabaya divisi teknis, usai acara Sosialisasi Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih, di hotel Santika, Pandegiling Surabaya, Jumat(20/7/2018).

Laporan masyarakat atas 3 kriteria kasus pidana ini, tidak harus didasari dengan hasil putusan pengadilan atau masih menjalani proses pemeriksaan saja, tapi bisa juga berdasarkan pemberitaan media tentang adanya indikasi tindakan korupsi yang melibatkan Bacaleg.

“Tapi itu tergantung partai pengusung Bacalegnya untuk di coret atau tidaknya. Kalau partainya ingin bersih, ya bisa dicoret. Tapi kalau partainya tak merespon laporan masyarakat itu, maka KPU tak akan mencoretnya,” papar Nurul.

Sementara, Ketua KPU Kota Surabaya, Nur Syamsi, dalam acara yang sama menyatakan, masa perbaikan daftar Bacaleg terakhir ditutup tanggal 31 Juli.

Pada masa perbaikan ini, partai bisa memperbaiki persyaratan Bacalegnya yang belum memenuhi syarat (BMS). Begitu pula dengan daftar Bacaleg yang tidak memenuhi syarat (TMS), partai masih bisa mengganti nama Bacalegnya yang memenuhi syarat(MS).

“Posisi Bacaleg bisa di rubah pada masa perbaikan, tergantung rekomendasi partai. Setelah itu KPU mengeluarkan DCT (Daftar Calon Tetap,red),” katanya.

Ia menambahkan, partai tak akan bisa merubah nama Bacalegnya setelah keluar DCT. Jika ada kejadian baru setelah DCT keluar yang secara otomatis menggugurkan persyaratan pencalonan, maka akan dibiarkan kosong dan Bacalegnya sudah tidak bisa diganti lagi.

“Kalau sudah keluar DCT, tak bisa dirubah-rubah lagi,” pungkasnya.(rob/r7)