Belum Kantongi HO, Ruko Kayon Jadi Hotel

Tidak ada komentar 185 views

Surabaya,(DOC) – Pelaksanaan renovasi Ruko menjadi hotel di Jalan Kayon 26 A. Yang diduga belum memiliki ijin HO, ijin bangunan dan ijin usaha disoal oleh pemilik ruko sekitar, yakni pimpinan Permata Indonesia, SK Print dan Tele Bank Mega yang berkantor di dalam komplek Ruko jl Kayun 26.

Menurut Soepono, manajer umum PT Asta Bangun Graha yang diberi kuasa oleh ketiga instansi tersebut untuk komplain atas pelaksanaan renovasi bangunan tersebut menyatakan jika pEmbangunan renovasi sangat mengganggu lingkungan kompleks ruko, seperti suara bising, debu dan lahan parkir yang kian menyempit.
“Kami tidak setuju kalau bangunan tersebut untuk hotel karena parkir tidak mencukupi, karena lahan sempit. Apalagi di didalam kompelk ruko tersebut ada 5 perkantoran,”ungkap Soepono, Rabu(26/3/2014)

Dikatakan, pihaknya sudah melaporkan pelanggaran ini ke DCKTR, BLH dan Satpol PP pada 21 Januari lalu, tapi hingga kini belum ada tindakan tegas dari Pemkot Surabaya. Bahkan, pembangunan tersebut berjalan terus, meski tidak memiliki ijin HO, ijin usaha dan ijin bangunan.

“Karena tak ada respon dari Pemkot untuk melakukan tindakan, kami laporkan masalah ini ke dewan untuk meneyelsaikan. Karena kami tidak setuju kalau bangunan (ruko) tersebut untuk hotel,”ungkapnya.

Sementara Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemkot Surabaya Ir Musdiq Ali Saudi melalui surat no: 660/924/436.7.2/2014 tertanggal 28 Januari 2014, memberi dukungan penertiban renovasi pembangunan hotel di Jl Kayun 26 A.

Dikatakan tim dari BLH sudah melakukan peninjauan ke lokasi 23 Januari lalu. Hasilnya, pemasangan jaring pengaman di lokasi pembangunan tidak optimal, sehingga menyebabkan banyak reruntuhan batu yang jatuh tidak beraturan.
“Persil yang berselahan (SK Print) yang kena dampak khawatir pembangunan tersebut merusak struktur bangunan.

Selain itu, pembangunan hotel teraebut berdampak pada sulitnya pengaturan parkir ruko (lahan parkir tidak mencukupi) Hal tersebut dapat diperparah apabila hotel telah beroperasi, dikarenakan akses sirkulasi kendaraan ke dan dari ruko hanya melalui satu pintu.

Lebih. Dari itu, penanggungjawab lapangan tidak dapat menunjukkan dokumen perijinan yang dimiliki.”Data base di BLH kegiatan tersebut belum dilengkapi dengan ijin gangguan (HO). Dan ini melanggara Perda No 4 Tahun 2010 Tentang ijin gangguan.

Dan berdasar Perwali 74/Tahun 2011 tentang pelaksanaan Perda No 4/Tahun 2010 pasal 14 (ayat 3) menyebutkan bahwa kewenangan untuk melakukan penutupan, penyegelan atau penghentian kegiatan tempat usaha adalah Satpol PP.

“Kami sudah memberikan rekomendasi ke Satpol PP untuk melakukan penertiban atas usaha kegiatan renovasi pembangunan hotel ;l Kayun sesuai dengan perundangan,”imbuhnya.

Ketua Komisi C DPRD Surabaya Sachiroel Alim menyatakan BLH sudah memebrikan rekom untuk penertiban, tapi Satpol PP belum melakukan tindakan tegas. “Seharusnya satpol segera bertindak dan menghentikan kegoatan tersebut.(r12/r7)