Bentuk Tim Pencari Fakta Usut Anggota Dewan Dapat Jatah Proyek

Surabaya,(DOC) – Kabar soal dua anggota fraksi Demokrat yang diduga bermain proyek penunjukkan langsung(PL) dilingkungan Pemkot Surabaya semakin menguat. Hingga hal ini memaksa Fraksi Demokrat DPRD kota Surabaya untuk membentuk tim pencari fakta guna mengetahui kebenarannya.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Surabaya, Irwanto Limantoro menyatakan, Informasi yang berkembang memang 2 anggota Fraksi Demokrat yang duduk dikomisi B yaitu Kartika Damayanti dan Ivy Juana telah mendapatkan proyek PL dari pemkot Surabaya. Untuk itu jika hal itu terbukti, maka sangsi akan dikenakan.

“Akan kita panggil Bu Kartika Pratiwi Damayanti (Maya) dan Ivy Juana, kita krocek bener tidak. Jika bener akan kita tindak dengan memberikan sanksi,” kata Irwanto, Selasa (03/12/2013) kemarin.

Namun atas dasar praduga tak bersalah, pria yang juga menjabat sebagai anggota Komisi A DPRD Surabaya ini, menuturkan jika sebelum memberikan sanksi terhadap anggota, pihaknya akan melakukan konfirmasi terhadap pihak terkait serta mengumpulkan bukti-bukti.

“Kita juga akan kumpulkan bukti dulu, jika bener akan kita tindak. Namun kita tidak mau gegabah ya tentunya akan melakukan konfirmasi dulu,” imbuhnya

Masih menurut Irwanto, pihaknya belum bisa menyimpulkan apakah kedua kadernya tersebut meminta jatah proyek PL dan pengadaan barang dari instansi di Pemkot Surabaya. Namun yang jelas dengan adanya kabar tersebut, pihaknya spontan merespon dengan mengumpulkan bukti serta menampung informasi yang masuk.

“Saya belum yakin, namun sebagai ketua fraksi, saya akan bentuk tim untuk mencari informasi dan bukti di lapangan dan salah satunya akan memanggil pihak yang terkait,” tegasnya.

Sementara itu, hal senada juga disampaikan Seketaris DPC Partai Demokrat Surabaya Junaidi. Ia menjelaskan jika memang benar, maka Maya dan Ivy(panggilan akrabnya) dianggap melanggar tiga fungsi tugas sebagai anggota legeslatif, yaitu legislasi, menyusun anggaran dan pengawasan.

“Bagaimana bisa melakukan pengawasan dan menjaga tugas serta fungsinya menjadi anggota dewan jika minta jatah proyek, untuk itu kita akan memanggil keduanya,” kata Junaidi.

Secara terpisah, informasi yang dihimpun oleh sejumla media mengabarkan bahwa, 2 anggota Komisi B DPRD Surabaya ini, diduga meminta jatah proyek PL berupa proyek fisik dan pengadaan barang. Salah satu SKPD yang memberi jatah Proyek PL yaitu Dinas PU Bina Marga dan Pematusan.(r7)